AFU.id

Di Balik Kelangkaan BBM di Bali dan Wilayah Lain di Indonesia: Dari Pemangkasan Kuota, Ketimpangan Harga, Hingga Sistem Rantai Pasok yang Amburadul

Bagikan:

Penulis: Agung Riyadi

Ringkasan Berita

Kelangkaan BBM di Bali dan beberapa wilayah Indonesia semakin parah, menyebabkan antrean panjang di SPBU dan mempengaruhi berbagai sektor, termasuk transportasi dan pariwisata. Penurunan kuota BBM bersubsidi, disparitas harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi, serta masalah dalam sistem rantai pasok menjadi penyebab utama krisis ini. Gubernur Bali telah meminta Pertamina untuk meningkatkan pasokan, sementara lembaga seperti IESR mengingatkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap manajemen energi nasional dan langkah-langkah darurat untuk mengatasi masalah ini.

Di Balik Kelangkaan BBM di Bali dan Wilayah Lain di Indonesia: Dari Pemangkasan Kuota, Ketimpangan Harga, Hingga Sistem Rantai Pasok yang Amburadul
Masyarakat mengantre BBM bersubsidi di Denpasar Bali (ANTARA)

Sentimen Berita

100% sumber condong ke netral

Kiri0%
Netral100%
Media Indonesia
Kanan0%

Akar Krisis: Harga Timpang, Kuota Kaku, Distribusi Rapuh

IESR menilai kelangkaan berulang bukan sekadar keterlambatan kapal atau ulah penimbun. Ada tiga lapis masalah. Pertama, disparitas harga melebar setelah penyesuaian harga nonsubsidi. Pada Juni, Pertamax naik menjadi sekitar Rp16.250 per liter di tengah harga Pertalite tetap Rp10.000 dan Biosolar Rp6.800. Di Sulsel, Pertamax tercatat Rp16.300, Pertamax Turbo Rp20.000, Dexlite Rp24.200, Pertamina Dex Rp25.750. Selisih itu mendorong pengguna nonsubsidi pindah ke subsidi, sementara kuota wilayah kaku.

Data BPH Migas mengungkapkan, konsumsi harian Pertalite pada Agustus mencapai 84.368 kiloliter, sekitar 11,3 persen di atas level sebelum kenaikan harga Pertamax. Penyaluran solar naik 15,1 persen menjadi 58.271 kiloliter per hari. Pada periode Juni-Agustus, kebutuhan solar naik 10-15 persen di Sulawesi.

Pada saat bersamaan, kuota BBM bersubsidi 2026 justru dipangkas. Pertalite ditetapkan 29,267 juta kiloliter, turun 6,28 persen dari 31,23 juta kiloliter pada 2025. Solar ditetapkan 18,6365 juta kiloliter, turun 1,32 persen dari 18,885 juta kiloliter. Minyak tanah 526.000 kiloliter. Pemangkasan merujuk pada realisasi 2025 yang di bawah kuota: Pertalite 28,06 juta kiloliter atau 89,86 persen, solar 18,41 juta kiloliter atau 97,49 persen. Negara disebut hemat Rp4,98 triliun.

Namun laju 2026 bergerak ke arah berlawanan. Sampai 20 Agustus, Pertalite tersalur 18,22 juta kiloliter dan solar 12,44 juta kiloliter. Biosolar sudah 104,48 persen dari target year-to-date per 25 Juli. Hampir semua provinsi serapan Pertalite-nya melebihi kuota periode. Anggota Komisi XII Sigit Karyawan Yunianto mempertanyakan selisih data Kalimantan. BPH Migas mencatat 868.000 kiloliter, data pemda 734.000 kiloliter.

Kekacauan di hulu ini kemudian juga diperparah di hilir dengan kelemahan sistem rantai pasok yang amburadul. Contohnya apa yang terjadi di Bali. Keterlambatan bongkar di Bali beberapa jam bergeser menjadi ritase tangki telat dan stok SPBU habis. Di Makassar, keterbatasan armada, penyimpanan, dan kapasitas SPBU memperparah lonjakan. Penyalahgunaan memperburuk, tetapi bukan satu-satunya sebab.

"Kelangkaan BBM yang terjadi serentak dalam dua minggu terakhir di Sulawesi Selatan, Jawa, dan Sumatra menunjukkan buruknya tata kelola energi nasional dan lemahnya kapasitas institusi menghadapi krisis," ujar CEO IESR Fabby Tumiwa.

Dia memaparkan, situasi ini membuktikan bahwa penilaian ketahanan energi nasional masih berada di atas kertas, belum diikuti kemampuan membangun cadangan energi, memperkuat manajemen logistik, dan menjalankan strategi krisis sebagaimana diamanatkan Undang-undang Energi. "Presiden harus mengevaluasi secara menyeluruh kinerja kementerian dan lembaga yang bertugas mengamankan pasokan energi nasional serta protokol krisis energi kita," kata Fabby.

IESR mengingatkan krisis BBM datang setelah tekanan listrik di Sumatra, Kalimantan, Jawa, dan Bali pada Mei-Juli. Polanya sama: cadangan, distribusi, dan respons krisis lemah. "Pernyataan bahwa stok BBM nasional aman tidak cukup untuk menjawab krisis. BBM baru dapat disebut tersedia jika sampai ke SPBU dalam jumlah memadai dan pada waktu masyarakat membutuhkannya," tutur Fabby.

IESR mendesak langkah darurat 7 hari. Langkah-langkah itu adalah, membentuk koordinasi krisis, redistribusi stok ke daerah terdampak, audit pasokan sampai SPBU, dahulukan layanan publik dan ekonomi vital, dan perbaiki komunikasi publik. "Pemerintah tidak cukup hanya menjamin bahwa stok BBM nasional aman, tetapi harus memastikan BBM benar-benar tersedia dan dapat diakses masyarakat di seluruh daerah. Kelangkaan yang terus berulang menunjukkan perlunya penanganan segera terhadap rantai pasok dan distribusi BBM," ujar Fabby. "Kelangkaan BBM yang terjadi berulang bukan sekadar masalah distribusi, tetapi peringatan terhadap ketahanan energi nasional yang membutuhkan tindakan segera," tegas Fabby.

Untuk 7-10 hari, IESR mengusulkan empat langkah: tambah volume sementara di wilayah terverifikasi kurang dan redistribusi antar-terminal tiap hari; sediakan antrean atau jam layanan khusus angkutan umum, ambulans, logistik pangan, nelayan, petani; buka data stok terminal, jadwal kapal, ketersediaan SPBU, waktu antre, dan kuota harian; tindak pembelian berulang dan tangki modifikasi berbasis data transaksi tanpa menghambat konsumen sah.

Untuk jangka menengah, IESR menyarankan agar pemerintah mengubah subsidi komoditas menjadi bantuan berbasis penerima. Kemudian, memperbarui data sosial ekonomi, menyiapkan kanal aduan, memberikan kompensasi sebelum penyesuaian harga, menlindungi angkutan umum, nelayan, petani, dan usaha mikro secara terukur. "Penghematan subsidi harus diarahkan untuk memperkuat transportasi publik, elektrifikasi kendaraan, cadangan BBM regional, dan energi terbarukan," kata Fabby. "Reformasi subsidi BBM tidak boleh terus ditunda demi popularitas jangka pendek. Presiden perlu segera menyampaikan rencana, tahapan, dan perlindungan sosial yang jelas," katanya. (MAR)

Berita Terkait

Pilihan Redaksi