6 Aktivis Greenpeace Masih di Polda Metro, Benarkah Melanggar UU Cagar Budaya?

JAKARTA, AFU.ID — Enam aktivis Greenpeace Indonesia masih berada di Polda Metro Jaya hingga Selasa (20/10/2026) malam setelah diamankan usai aksi pembentangan spanduk di atas Monumen Selamat Datang, Bundaran HI, Jakarta Pusat. Penyidik diketahui masih mendalami dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Cagar Budaya terkait aksi tersebut.

Tim pendamping hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Alif Fauzi, mengatakan keenam aktivis itu hingga kini masih menunggu kejelasan proses hukum yang dilakukan penyidik. Menurut dia, informasi terakhir yang diterima menyebutkan penyidik sedang berkoordinasi dengan pengawas penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Khusus terkait dugaan pelanggaran aturan cagar budaya.

“Tersisa enam orang aktivis yang masih menunggu tindak lanjut, prosesnya tidak jelas dan kabar terakhir menunggu koordinasi korwas reskrimsus karena dugaan sementara dari penyidik ada pelanggaran UU Cagar Budaya,” kata Alif.

Alif tidak merinci identitas keenam orang tersebut. Ia hanya memastikan seluruhnya merupakan aktivis Greenpeace Indonesia yang terlibat dalam aksi pembentangan spanduk di Bundaran HI.

Menurut Alif, fokus tim pendamping saat ini adalah memastikan hak-hak para aktivis tetap terpenuhi serta mengupayakan agar mereka segera dipulangkan.

“Saat ini masih fokus pendampingan dan mengupayakan proses pelepasan,” ujarnya.

Sebelumnya, sebanyak 11 orang diamankan setelah aksi pembentangan spanduk di Monumen Selamat Datang yang berlangsung bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dalam aksi tersebut, aktivis Greenpeace membentangkan spanduk bertuliskan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?” dan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup”.

Dari 11 orang yang diamankan, lima orang yang terdiri dari tim penyelamat (rescue) dan awak media telah diperbolehkan pulang. Sementara enam aktivis lainnya masih berada di Mapolda Metro Jaya untuk pendalaman lebih lanjut.

Di sisi lain, Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) meminta kepolisian segera membebaskan keenam aktivis tersebut. Perwakilan TAUD, Daniel Winarta, menilai hingga saat ini belum terdapat dasar pidana yang jelas untuk menahan para aktivis.

“Ini karena polisi sedang membuat-buat, sedang mereka-reka, sedang menduga-duga, kira-kira pasal apa yang bisa membungkam atau dikaitkan ke dalam kasus ini, yang menurut kami tidak ada sama sekali,” kata Daniel.

Daniel juga mempersoalkan proses yang dilakukan aparat sejak para aktivis dibawa dari lokasi aksi. Menurut dia, para aktivis awalnya didata oleh bagian Reserse Kriminal Umum sebelum diarahkan ke Reserse Kriminal Khusus karena muncul dugaan pelanggaran Undang-Undang Cagar Budaya.

TAUD menilai ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya berkaitan dengan tindakan perusakan atau pencurian objek cagar budaya. Karena itu, pihaknya mempertanyakan dasar dugaan pelanggaran yang dikenakan kepada para aktivis.

“Dalam konteks ini, tidak ada satupun kerusakan yang dihasilkan atau yang dibuat oleh teman-teman aktivis yang naik ke Patung Selamat Datang di Bundaran HI,” ujar Daniel.

Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung sebelumnya mengingatkan bahwa Bundaran HI telah ditetapkan sebagai struktur cagar budaya yang dilindungi hukum melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 271 Tahun 2024. Perlindungan terhadap kawasan tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Menurut Reynold, masyarakat tetap memiliki hak menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, penyampaian aspirasi harus dilakukan dengan tetap memperhatikan keselamatan serta tidak menimbulkan kerusakan terhadap objek yang dilindungi negara.

Polda Metro Jaya belum menyampaikan secara resmi status hukum keenam aktivis tersebut maupun pasal yang kemungkinan akan diterapkan dalam kasus ini. (RHU)