JAKARTA, AFU.ID — Setelah bocor surat orkestrasi keberhasilan program oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), kini kembali bocor salinan surat dari Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI. Isi surat itu memerintahkan seluruh kepala biro humas kementerian dan lembaga memublikasikan konten capaian dua tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran secara serentak tiap pukul 16.00 WIB pada 12 sampai 20 Oktober 2026. Surat tersebut berkop Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia bernomor B-108/BKP/D-4/KS.01/10/2026 tertanggal 12 Oktober 2026 di Jakarta.
Sifatnya penting, dengan dua lampiran. Perihalnya penyampaian dokumen agenda setting dua tahun pemerintah dan orkestrasi serentak konten capaian. Penandatangannya atas nama Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah, Ulta Levenia Nababan, dengan tembusan kepala dan wakil kepala Bakom RI. Setiap halaman mencantumkan keterangan ditandatangani elektronik memakai sertifikat BSrE BSSN.
Surat ditujukan ke seluruh kepala biro humas kementerian dan lembaga sesuai daftar penerima. Lampiran yang beredar memuat 28 nama, dari biro humas tujuh kementerian koordinator, direktorat di Kementerian Komunikasi dan Digital, Setneg, Setkab, Wantimpres, Kemendagri, Kemenlu, Kemenhan, Kemenkum, KemenHAM, Imipas, Perhubungan, PU, ATR/BPN, Transmigrasi, Perumahan, Perindustrian, hingga Perdagangan.
Bakom membuka surat dengan ucapan terima kasih atas partisipasi dalam rapat orkestrasi agenda setting capaian dua tahun pemerintahan pada Senin, 12 Oktober 2026. Rapat itu digelar pada hari yang sama dengan tanggal surat. "Bersama ini, kami sampaikan dokumen Strategi Komunikasi Agenda Setting 2 Tahun Pemerintah untuk ditindaklanjuti bersama sebagai acuan dalam menyelaraskan narasi dan menyukseskan amplifikasi capaian serta keberhasilan program prioritas pemerintah kepada masyarakat," tulis surat itu, dikutip Kamis (15/10/2026).
Permintaan intinya ada di paragraf berikutnya. Seluruh kementerian dan lembaga diminta memublikasikan konten capaian setiap pukul 16.00 WIB selama 12 sampai 20 Oktober 2026 lewat kanal media sosial masing-masing. Konten disiapkan Bakom dan diakses lewat tautan bit.ly/2TahunPemerintahan. "Kami berharap sinergi dan koordinasi yang telah terbangun dapat terus diperkuat guna memastikan penyampaian informasi yang terpadu, konsisten, dan tepat sasaran, sehingga berbagai capaian dua tahun pemerintah dapat tersampaikan secara luas kepada masyarakat," tulis surat itu.
Sebelum bocornya surat Bakom, Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Publik Kemen Imipas juga menerbitkan surat tindak lanjut bernomor DIK-TI.07.01-5 tertanggal 13 Oktober 2026. Surat itu merujuk persis surat Bakom B-108 dan memerintahkan Kanwil serta UPT imigrasi dan pemasyarakatan memublikasikan konten capaian 13 sampai 20 Oktober 2026 dengan pesan kunci, kata kunci, dan tagar wajib agar terdeteksi sistem pemantauan Bakom. .
Rantai dua surat ini menunjukkan orkestrasi berjalan dari Bakom ke kementerian, lalu ke unit pelaksana di daerah. Pola yang sama kemungkinan terjadi di kementerian lain yang masuk daftar 28 penerima, tetapi redaksi belum memegang dokumennya. Periode 12 sampai 20 Oktober yang dipilih Bakom berimpitan dengan rilis evaluasi dua tahun pemerintahan dari sejumlah lembaga. Hasilnya beragam, tetapi kritik paling tajam datang dari CELIOS dan Kabinet Bayangan.
CELIOS bersama Kabinet Bayangan merilis Rapor Kinerja 2 Tahun Prabowo-Gibran secara daring pada Minggu (11/10/2026) malam. Survei digelar 15 September sampai 9 Oktober 2026 terhadap 1.142 responden masyarakat umum dan 129 ahli.
Kinerja Kabinet Merah Putih mendapat nilai 4,7 dari 10 dari masyarakat dan 2,9 dari ahli. Presiden Prabowo mendapat 4,6 dari masyarakat dan 2,8 dari ahli. Wapres Gibran mendapat 4,9 dari masyarakat dan 2,2 dari ahli. Nilai 1 menjadi pilihan terbanyak untuk Prabowo di kalangan masyarakat dengan 23 persen, dan 48 persen memberi nilai 1 sampai 4. "Penilaian kinerja 2 tahun kabinet Prabowo-Gibran. Penilaian kinerja kabinet; masyarakat umum sebesar 4,7 dari 10 dan berdasarkan Ahli 2,9 dari 10," kata Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira. "Untuk Gibran, ahli bilang 2,2 dari 10. Sementara untuk masyarakat umum menilai kinerja dari Wakil Presiden Gibran itu 4,9 dari 10," tambahnya.
Temuan lain yang menarik dari survei CELIOS ini adalah 75 persen responden mengaku stres akibat kebijakan pemerintah dan 67 persen menyebut perilaku Prabowo sebagai sumber tekanan. Sebanyak 82 persen menilai pajak dan pungutan terlalu berat, 62 persen menilai pemerintah gagal membuka lapangan kerja, dan 53 persen menyebut ekonomi rumah tangga lebih buruk dari tahun lalu.
Sebanyak 55 persen pemilih Prabowo menyatakan tidak akan memilihnya lagi pada 2029, berbanding 27 persen yang akan memilih lagi. "Jadi jika ada pilpres mendatang, 55 persen itu bilang bahwa tidak akan memilih kembali Prabowo, dan 27 persen yang menjawab akan memilih kembali. Sisanya 19 persen tidak tahu," ujar Bhima.
Pada sektor lingkungan, 96 persen ahli menilai penanganan karhutla tidak efektif. Sebanyak 92 persen ahli khawatir terhadap arah kebijakan, 80 persen menilai keterlibatan militer dalam urusan sipil meningkat, dan kepercayaan terhadap penegak hukum hanya 4,7 dari 10.
Dalam rilis survei tersebut, CELIOS dan Kabinet Bayangan menyampaikan enam rekomendasi. Pertama, hentikan pemotongan dana desa untuk Koperasi Desa Merah Putih. Kedua, bentuk kabinet berbasis keahlian. Ketiga, terapkan pajak kekayaan 1 sampai 2 persen di atas Rp84 miliar yang diperkirakan menambah Rp142,2 triliun per tahun. Keempat, tahan laju utang karena bunga menyerap 24 persen penerimaan pajak. Kelima, ubah ukuran keberhasilan ekonomi ke kesejahteraan dan daya dukung lingkungan. Keenam, perluas kerja layak dan pulihkan meritokrasi di birokrasi, BUMN, dan Danantara.
CELIOS juga meminta pemerintah menghentikan Program MBG. Ini berdasarkan survei dimana dinilai 50 persen ahli ingin program ini dihentikan total dan 37 persen minta dihentikan sementara. Sementara 91 persen ahli menilai KDMP tidak dirancang dan dijalankan memadai.
Menanggapi hasil survei ini, politisi Gerindra Sugiat Santoso menyebutnya tuduhan tersebut adalah tuduhan tanpa bukti. Dia menganggap klaim 75 persen masyarakat stres adalah bentuk dramatisasi keadaan ekonomi yang dinilai membaik. Sugiat juga membantah pemerintah Prabowo-Gibran melakukan pembatasan kebebasan sipil. Dia mempertanyakan metode yang dipakai CELIOS yang dinilainya opini kelompok tertentu. Sugiat juga menolak ide pajak kekayaan ekstrem karena risiko pelarian modal.
Selain CELIOS, Arawicaksa Institute merilis survei kepuasan pada 13 Oktober. Hasilnya tipis, 50,1 persen puas dengan 3,3 persen sangat puas, berbanding 44,8 persen tidak puas dengan 6,1 persen sangat tidak puas. Survei digelar 3 sampai 8 Oktober terhadap 1.200 responden tatap muka multistage random sampling dengan margin kesalahan sekitar 2,89 persen.
"Setahun pertama pemerintahan di mana publik memberikan apresiasi tinggi kepada program MBG. Terbongkarnya kasus korupsi hingga bongkar pasang pimpinan BGN dalam waktu singkat membuat dukungan publik menyusut," kata peneliti senior Arawicaksa Rudi Hartono, Selasa (13/10/2026).
Di sisi lain, survei Lembaga Kajian Pemilu Indonesia pada 8 sampai 20 September mencatat 80,7 persen puas terhadap Prabowo. Survei Piramida Research yang rilis 14 Oktober mencatat kepuasan 60,4 persen. Rentang 50 sampai 80 persen ini menunjukkan hasil sangat tergantung waktu, pertanyaan, dan metode. Orkestrasi konten capaian tidak menjawab perbedaan itu. (MAR)
