55 Ribu Buruh Terancam PHK, Satgas Ditagih Bereskan Gas Industri dan RKAB

JAKARTA, AFU.ID – Sedikitnya 55 ribu buruh berada dalam ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK di tengah tekanan yang melanda sektor industri. Salah satu perusahaan, PT Granito, bahkan disebut telah menutup operasinya dan memutus hubungan kerja seluruh karyawannya. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nena Wea, mengatakan kondisi itu dibahas dalam rapat koordinasi Satgas Mitigasi PHK bersama pemerintah, DPR, dan unsur kepolisian.

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Sejumlah pihak turut hadir, antara lain Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan Said Iqbal, serta Desk Ketenagakerjaan Polri. “55.000 sudah terancam di depan mata dan sudah tutup satu perusahaan itu PT Granito. Tiga hari yang lalu perusahaan memanggil dan menyatakan seluruh pekerja di-PHK,” kata Andi Gani dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Andi menyebut ancaman PHK tersebut harus segera direspons pemerintah. Salah satu persoalan mendesak yang dibahas dalam rapat adalah pasokan gas industri. Menurut Andi, pemerintah akan segera mengumumkan langkah terkait persoalan gas industri dalam waktu dekat.

Ia berharap keputusan itu dapat menahan gelombang PHK agar tidak semakin meluas. “Rapat tadi memutuskan dalam waktu satu-dua hari pemerintah akan segera mengumumkan mengenai gas industri. Mudah-mudahan dapat menyelamatkan situasi yang sangat kritis,” ujarnya.

Selain pasokan gas industri, persoalan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau RKAB juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Andi menyebut masalah RKAB berpotensi berdampak pada jumlah pekerja yang lebih besar. “Masalah RKAB juga menyimpan potensi sangat besar, PHK di 150.000 pekerja,” kata Andi. Ia berharap pemerintah dapat segera mengambil keputusan agar persoalan di sektor industri tidak berujung pada gelombang PHK yang lebih luas.

Andi mengatakan para pimpinan serikat buruh mendukung penunjukan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai Ketua Satgas Mitigasi PHK. Menurut dia, posisi Mensesneg dinilai dapat mempercepat koordinasi lintas kementerian. “Hari ini teman-teman pers banyak bertanya siapa Ketua Satgas PHK? Ketua Satgas PHK itu adalah Pak Mensesneg,” ucapnya.

Andi menyebut para pimpinan buruh sejak awal meminta agar Satgas dipimpin pihak yang bisa menjembatani komunikasi lintas sektor. Ia berharap keputusan terkait gas industri dan RKAB bisa diumumkan pada awal pekan depan. “Mudah-mudahan hari Senin sudah ada keputusan mengenai gas industri dan RKAB,” kata Andi.

Prasetyo Pimpin Satgas Mitigasi PHK

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan dirinya diminta menjadi Ketua Satgas Mitigasi PHK karena dinilai dapat menjembatani berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan persoalan ketenagakerjaan. “Semua bersepakat memohon kami untuk menjadi ketua Satgas Mitigasi PHK oleh karena dianggap dapat menjembatani berbagai pihak dan berbagai stakeholder terkait,” kata Prasetyo.

Prasetyo mengatakan Satgas Mitigasi PHK mulai bekerja memetakan persoalan industri setelah proses pembentukan berjalan dalam setahun terakhir. Pemetaan itu dilakukan untuk mencegah potensi PHK di berbagai perusahaan. Satgas juga akan bekerja sama dengan Desk Ketenagakerjaan Polri untuk melakukan monitoring dan bertukar informasi terkait persoalan di perusahaan yang berpotensi memicu PHK.

Menurut Prasetyo, persoalan PHK tidak selalu disebabkan oleh pasokan bahan baku seperti gas atau batu bara. Dalam beberapa kasus, PHK juga dapat dipicu konflik internal manajemen perusahaan. “Kita mitigasi satu per satu karena permasalahan PHK tidak selalu berkenaan dengan masalah suplai bahan baku, misalnya gas atau batu bara,” ujarnya.

Selain perusahaan yang berpotensi melakukan PHK, Satgas juga akan menaruh perhatian terhadap perusahaan yang sudah melakukan PHK tetapi belum menyelesaikan kewajibannya kepada pekerja. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR akan ikut berkoordinasi secara rutin dengan pemerintah dan Satgas Mitigasi PHK. Di DPR, koordinasi lanjutan akan dipimpin oleh Cucun Ahmad Syamsurijal.

“Nanti Satgas Mitigasi PHK, pihak pemerintah dan DPR, akan rutin bertemu untuk kemudian berkoordinasi,” kata Dasco. Dasco menegaskan DPR akan bekerja sama dengan pemerintah untuk memitigasi ancaman PHK. Koordinasi tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan persoalan industri yang berdampak langsung pada pekerja. (FAD)