JAKARTA, AFU.ID – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda sejumlah sektor industri di Tanah Air kian memprihatinkan. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 23.470 pekerja terkena PHK.
Angka ini diprediksi akan terus melonjak dalam waktu dekat. Ancaman PHK massal mengintai dari dua sumber utama: lonjakan harga gas industri yang membebani sektor keramik, serta rencana relokasi dua pabrik komponen otomotif asal Jepang ke Vietnam.
Berdasarkan data yang diunduh dari laman Satu Data Kemnaker, jumlah PHK tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Barat dengan 5.044 pekerja atau sekitar 21,49 persen dari total nasional. Disusul Banten dengan 2.596 pekerja dan Jawa Timur sebanyak 2.332 orang.
Rincian data menunjukkan lonjakan PHK terjadi pada Februari 2026 dengan 7.443 orang, menjadi yang tertinggi sepanjang lima bulan pertama tahun ini. Secara keseluruhan, jumlah pekerja yang terkena PHK tiap bulannya adalah: Januari 5.730 orang, Februari 7.443 orang, Maret 5.729 orang, April 4.126 orang, dan Mei 442 orang.
Merespons situasi ini, Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya mendesak pemerintah segera memperkuat program padat karya. Menurutnya, ancaman gelombang PHK tidak bisa diabaikan karena menyangkut keberlangsungan hidup para pekerja dan keluarganya.
"Memperbanyak program padat karya bisa menjadi salah satu solusi taktis untuk menjaga perputaran ekonomi di daerah agar tetap berjalan," ujar Asep dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).
Politisi Fraksi PKB itu menjelaskan bahwa gelombang PHK tidak hanya berdampak kepada pekerja, tetapi juga berpotensi melumpuhkan konsumsi rumah tangga nasional. Ia meminta pemerintah memperluas cakupan proyek padat karya di berbagai sektor, mulai dari perbaikan infrastruktur dasar, rehabilitasi lingkungan, pengelolaan sampah, hingga proyek pemberdayaan masyarakat.
"Pemerintah perlu memperbanyak program pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, termasuk melibatkan lembaga pelatihan kerja swasta di samping Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah," tegas Asep.
Selain itu, ia mengusulkan adanya kurikulum pelatihan bagi para korban PHK, seperti materi peningkatan kemampuan bahasa asing secara intensif, untuk membuka peluang kerja di luar negeri melalui prosedur yang sah.
Menaker Akui Ancaman PHK Makin Nyata
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengakui ancaman potensi PHK makin nyata di Indonesia. Beberapa kejadian menjadi pemicu utamanya, seperti penutupan pabrik pembuat keramik di Bekasi ataupun rencana pemindahan dua pabrik komponen otomotif di Jawa Timur ke Vietnam.
"Ya contoh kan tadi satu terkait dengan industri keramik, adanya kelangkaan gas, dan seterusnya dan itu berpotensi (terjadi PHK)," kata Yassierli usai Rakernas KSPI di Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2026).
Yassierli mengatakan pihaknya akan terus memantau perkembangan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI Jamsos).
"Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya Dirjen Jamsos PHI, kita selalu punya, kita terus melakukan monitoring. Jadi kita punya semacam dashboard untuk kemudian melihat ini kondisinya yang mana ini sekarang sedang kemudian ada isunya itu sudah sampai di mana," terang Yassierli.
Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan rencana pemindahan dua pabrik komponen otomotif dari Jawa Timur ke Vietnam berpotensi menimbulkan PHK massal terhadap 7.000 buruh.
Meski tidak mengungkap identitas perusahaan, ia memberikan petunjuk bahwa dua pabrik itu berinisial PT J dan PT S dengan induk usaha di Jepang. PT J saat ini memiliki sekitar 7.000 karyawan, dengan 4.000 di antaranya terancam PHK. Sementara PT S dengan 4.000 karyawan, sekitar 3.000 pekerja terancam kehilangan pekerjaan.
"PHK juga terjadi kemungkinan besar di dua perusahaan otomotif di Jawa Timur," kata Said di sela Rapat Kerja Nasional KSPI 2026 di Jakarta, Selasa (23/6/2026).
55.000 Pekerja Terancam PHK Imbas Harga Gas Melonjak
Ancaman lebih besar datang dari sektor keramik. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea memperingatkan potensi PHK terhadap 55.000 buruh dalam waktu dekat akibat lonjakan harga gas industri.
Peringatan itu disampaikan Andi Gani di hadapan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam acara Rakernas KSPI 2026 di Jakarta, Selasa (23/6/2026).
"Bang Dasco yang saya hormati. Bang, sekarang, hari ini, kita mengalami kesulitan sangat luar biasa. Dua pabrik anggota saya yang terbesar di Bekasi tutup, Bang. Itu Granito, sebentar lagi menyusul Milenium Keramik dan Mulia Keramik karena gas industri. Ini bahaya sekali," ujar Andi Gani.
Ia mengungkapkan harga gas yang sebelumnya berada di kisaran US$6 kini melonjak hingga mencapai sekitar US$23 per MMBtu. "Minggu depan, maksimal sepuluh hari ke depan, 55.000 orang ter-PHK. Ini menjadi kekhawatiran kita semua karena gas industri," tuturnya.
Mendengar laporan tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad langsung merespons dengan menghubungi Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri melalui sambungan telepon yang diperdengarkan kepada peserta acara.
"Halo, Pak Dirut Pertamina. Ini saya lagi di Rakernas KSPI, iya. Saya tadi ditanyakan mengenai masalah gas industri. Jadi saya tadi sudah rancang pidato, cuma buyar semua nih gara-gara soal gas. Jadi pertama-tama, saya sebelum pidato saya mau tanya dulu bagaimana nih soal gas industri, apakah ada jalan keluar?" tanya Dasco.
Dasco menegaskan bahwa ancaman PHK yang disampaikan kalangan buruh tidak bisa dianggap sepele. Ia meminta langkah mitigasi segera dilakukan sebelum ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian.
"Jadi begini, Pak Simon, jadi dalam berapa hari ini, ini sudah ada ancaman PHK. Jadi mungkin kita juga mesti cari jalan keluar atau kemudian juga yang dalam waktu dekat PHK ini juga harus kita mitigasi bagaimana kemudian pabrik-pabrik ini sekitar 55 ribu katanya yang terancam PHK dan tentunya itu sangat memprihatinkan," ujar Dasco.
Ia mengusulkan pertemuan antara pihak Pertamina dan perwakilan serikat pekerja dalam satu hingga dua hari ke depan.
"Nah, mungkin kita bisa duduk sehari-dua hari ini juga dengan perwakilan dari teman-teman buruh satu-dua nanti mewakili supaya kita bisa cari jalan keluar ya," lanjutnya. Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri menyatakan akan melakukan penyesuaian agar harga gas industri tidak sampai berdampak pada PHK massal. (EER)
