Sebut Dinas ke Malaysia Bisa Ditunda, Eks Pimpinan KPK Usul Nusron Wahid Dijemput Paksa

JAKARTA, AFU.ID — Ketidakhadiran Nusron Wahid dalam pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) menuai kritik. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) itu tercatat dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik, termasuk pada pemanggilan terbaru saat dirinya melakukan perjalanan dinas ke Malaysia.

Mantan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Laode M Syarif, menilai alasan yang disampaikan Nusron tidak dapat dianggap wajar apabila yang bersangkutan benar-benar ingin bersikap kooperatif terhadap proses hukum. Menurut dia, agenda kunjungan kerja ke luar negeri seharusnya dapat ditunda demi memenuhi panggilan aparat penegak hukum.

“Biasanya kalau dipanggil aparat penegak hukum itu, kalau betul mau kooperatif dan punya niat baik, itu yang harus didahulukan. Karena kalau kunjungan ke Malaysia, itu bisa ditunda sebetulnya,” kata Laode, Sabtu (17/10/2026).

Laode menilai ketidakhadiran sebanyak dua kali telah menjadi catatan penting dalam proses pemeriksaan saksi. Menurutnya, KPK tidak perlu terlalu lama menunggu itikad baik pihak yang dipanggil apabila proses hukum membutuhkan keterangannya.

Bahkan, ia berpendapat KPK dapat mempertimbangkan penggunaan mekanisme penjemputan paksa sesuai ketentuan hukum acara apabila pemanggilan berikutnya kembali tidak dipenuhi. Namun, ia juga mengakui terdapat pertimbangan tersendiri karena Nusron masih berstatus sebagai menteri aktif di kabinet pemerintahan. “Kalau dia tidak datang, ya saya pikir aparat penegak hukum bisa menjemput,” ujar Laode.

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi telah menerima surat permohonan penundaan pemeriksaan dari Nusron. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengatakan surat tersebut menjelaskan bahwa Nusron memiliki agenda yang berbarengan dengan jadwal pemeriksaan dan kemudian melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.

Menurut Taufik, penyidik saat ini masih mengevaluasi alasan yang disampaikan Nusron sebelum menentukan langkah selanjutnya. KPK akan memutuskan apakah pemeriksaan akan dijadwalkan ulang atau langsung dilakukan pemanggilan berikutnya. “Yang saat kemarin tanggal 15 kegiatan pergi ke luar negeri,” kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK. Ia juga memastikan tujuan perjalanan dinas Nusron adalah Malaysia.

Kasus yang tengah didalami KPK berkaitan dengan dugaan suap pengurusan HGB di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Perkara tersebut mendapat perhatian luas karena sejumlah orang yang disebut sebagai pihak dekat Nusron telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. (RHU)