KPK Geledah Bappenda-BKPSDM Bogor, Sita Dokumen Usai Amankan Rp1,5 Miliar

JAKARTA, AFU.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor, Kamis (27/8/2026). Penyidik menyita sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan korupsi pemotongan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Penggeledahan dilakukan setelah KPK sebelumnya mengamankan uang sekitar Rp1,5 miliar yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Kegiatan pertama berlangsung di Kantor Bappenda Kabupaten Bogor dan dilanjutkan ke Kantor BKPSDM. Dokumen dari kedua lokasi dibawa penyidik untuk diperiksa keterkaitannya dengan dugaan pemotongan insentif atau upah pungut. KPK belum mengungkap jenis, jumlah, maupun isi dokumen yang disita.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan menelaah temuan tersebut sebelum menentukan langkah berikutnya. Pemeriksaan dokumen dibutuhkan untuk memetakan mekanisme pemotongan, pihak yang terlibat, dan dugaan aliran uang. Hasil penelaahan juga dapat digunakan untuk menghubungkan bukti administrasi dengan uang yang telah diamankan.

Perkara tersebut telah dinaikkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan melalui penerbitan surat perintah penyidikan umum pada Jumat. Penggunaan sprindik umum berarti penyidikan sudah berjalan, tetapi KPK belum mengumumkan seseorang sebagai tersangka. “Belum ada kecukupan alat bukti untuk penetapan tersangka ataupun pihak-pihak yang kemudian bertanggung jawab dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut,” kata Budi.

Uang sekitar Rp1,5 miliar diamankan KPK dalam rangkaian penanganan awal perkara di Kabupaten Bogor. KPK menduga uang itu berkaitan dengan pemotongan upah pungut di lingkungan Bappenda, tetapi belum mengungkap pemilik, pemberi, maupun penerimanya. Nilai tersebut juga belum dinyatakan sebagai jumlah kerugian negara atau keseluruhan uang yang diduga dipotong.

Penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh penyelenggara negara yang bersumber dari pemotongan insentif pemungutan pajak dan retribusi. Insentif tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah, sedangkan dugaan penyimpangannya terletak pada pemotongan dana sebelum diterima pihak yang berhak. KPK belum memerinci persentase pemotongan, periode kejadian, serta jumlah pegawai yang terdampak.

Penggeledahan di Bappenda berhubungan langsung dengan dokumen pengelolaan pendapatan dan pembayaran insentif yang menjadi objek penyidikan. Sementara itu, KPK belum menjelaskan secara terperinci alasan BKPSDM turut menjadi sasaran penggeledahan. Belum diketahui apakah penyidik mencari data kepegawaian, dokumen pembayaran, atau bukti lain yang menghubungkan kedua instansi.

Kasus ini sebelumnya mencuat setelah beredar kabar mengenai operasi tangkap tangan di Kabupaten Bogor pada Kamis. KPK membantah telah melakukan OTT, tetapi membenarkan adanya kegiatan penanganan perkara yang kemudian menghasilkan pengamanan uang dan penerbitan sprindik umum. Perbedaan tersebut penting karena proses yang berlangsung bukan penangkapan langsung terhadap pihak tertentu saat transaksi terjadi.

Belum ditetapkannya tersangka membuat status setiap pihak yang dimintai keterangan tetap harus dibedakan dari orang yang telah dimintai pertanggungjawaban pidana. Penyitaan dokumen dan pengamanan uang merupakan langkah pembuktian, bukan kesimpulan bahwa seseorang telah bersalah. Penetapan tersangka baru dapat dilakukan setelah penyidik menilai alat bukti cukup dan menemukan pihak yang diduga bertanggung jawab.

Pemeriksaan selanjutnya diperkirakan berfokus pada pencocokan dokumen, keterangan saksi, dan asal-usul uang Rp1,5 miliar. KPK juga perlu mengungkap siapa yang memerintahkan pemotongan, bagaimana dana dikumpulkan, serta ke mana uang tersebut dialirkan. Sampai konstruksi perkara dan tersangka diumumkan, dugaan korupsi insentif pajak Kabupaten Bogor masih berada dalam tahap pengembangan penyidikan. (RHU)