Kehadiran Polisi Militer saat KPK Geledah Gedung BNPB Disorot, Ternyata Permintaan Sang Ketua

JAKARTA, AFU.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Gedung BNPB di Matraman, Jakarta Timur, Selasa (13/10/2026) malam. Dalam penggeledahan pasca OTT 14 orang di lingkungan BNPB itu, penyidik KPK dikawal ketat sejumlah Polisi Militer yang menjadi sorotan.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Muhammad Nas merespons kehadiran Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI dalam penggeledahan Gedung BNPB. Menurutnya, kehadiran Puspom TNI sebagai bentuk kerja sama dalam OTT tersebut dan atas permintaan Ketua KPK. "Keberadaan personel Puspom TNI sebagai bentuk kerja sama pengamanan atas permintaan dari Ketua KPK kepada Danpuspom TNI," kata Nas saat dikonfirmasi, Rabu(14/10/2026).

Ia menjelaskan, keberadaan personel Puspom TNI di TKP OTT untuk melaksanakan pengamanan para penyidik KPK. Hal ini dilakukan karena banyak perwira TNI aktif di lingkungan BNPB. "Mengamankan personel penyidik KPK maupun lokasi yang didatangi," ujarnya.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) buka suara terkait operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). BNPB menghormati sepenuhnya proses dan prosedur hukum yang sedang dilakukan oleh KPK dengan mengedepan asas praduga tak bersalah. "BNPB menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan.

Berton menegaskan bahwa BNPB kooperatif dengan memberikan dukungan data serta akses informasi jika diperlukan KPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. "BNPB tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apapun terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan APH," tegasnya.

Dia mengaku bahwa pimpinan BNPB telah menginstruksikan Inspektorat utama untuk melakukan penelusuran internal dan pengamanan dokumen sebagai bentuk pengawasan melekat. "BNPB mengimbau seluruh jajaran untuk tetap fokus pada tugas penanggulangan bencana, kemanusiaan dan tidak terpengaruh oleh proses hukum yang berjalan," ujarnya.

Saat ini, 14 orang yang ditangkap masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT tersebut. Selain menangkap para terduga pelaku, penyidik KPK juga menyita sejumlah barang bukti berharga berupa uang tunai sebesar 1,4 miliar rupiah beserta aset emas di lokasi OTT. (FAP)