Hindari Risiko Rangkaian Kereta Terguling, Masinis Argo Bromo Malah Jadi Tersangka Tunggal

JAKARTA, AFU.ID — Keputusan krusial seorang masinis di dalam kabin lokomotif saat menghadapi ancaman kecelakaan fatal di jalur rel melengkung berujung pada jerat pidana. Masinis KA Argo Bromo Anggrek berinisial AN (37) resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah dinilai terlambat mengaktifkan rem darurat sebelum menghantam gerbong belakang KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur. Berdasarkan rekaman operasi digital, tersangka baru menarik tuas rem darurat (emergency brakes) pada kecepatan tinggi saat jarak rangkaian tinggal 263 meter dari titik tumburan.

Dampak benturan maut pada April lalu tersebut merenggut 16 korban jiwa dan memicu kerusakan parah pada infrastruktur perkeretaapian nasional. Namun, dokumen penyelidikan teknis membongkar fakta bahwa tindakan terlambat rem tersebut sengaja diambil demi mencegah risiko kereta terguling (jackknife derailment) Saat melihat indikator sinyal merah mendadak muncul di lintasan tikungan, masinis memilih melakukan pengereman penuh (full service brake) secara bertahap terlebih dahulu guna menyeimbangkan beban gerbong.

Apabila rem darurat langsung ditarik secara mendadak dalam kecepatan 110 kilometer per jam di rel lengkung, seluruh rangkaian kereta yang membawa ratusan penumpang terancam terbalik. Operator perkeretaapian nasional juga kedapatan tidak memiliki standar prosedur operasional tertulis yang mengatur tata cara pengereman darurat di jalur melengkung. "Taktis pengereman darurat dilakukan berdasarkan penilaian subjektif masinis," tulis tim investigasi keselamatan transportasi pemerintah dalam laporan akhir dokumen resmi di Jakarta.

Lembaga pengawas keselamatan negara ini juga memastikan bahwa masinis AN belum pernah diberikan pelatihan khusus untuk menghadapi skenario kondisi darurat di lintasan lengkung. Di sisi lain, hubungan persinyalan antara Stasiun Bekasi dan Bekasi Timur terbukti mengalami gangguan fatal di mana lampu kuning peringatan hilang dari sistem. Kegagalan komunikasi audio antar-petugas pengendali wilayah juga membuat informasi adanya KRL mogok di depan tidak pernah sampai ke kabin masinis.

Merespons kontradiksi teknis tersebut, otoritas kementerian menyerahkan seluruh proses pembuktian hukum pidana sepenuhnya kepada penyidik kepolisian. Pemerintah berkomitmen akan memprioritaskan perbaikan sistem keselamatan dan tata kelola SDM perkeretaapian sesuai rekomendasi tertulis yang diterbitkan tim ahli. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem persinyalan kuno yang cacat desain sejak tahun 2021 juga akan dikoordinasikan bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Sanksi administrasi internal terhadap pejabat operator yang lalai melakukan pengawasan sistem komunikasi darurat saat ini sedang diproses secara paralel. "Ada komite yang melakukan investigasi dari sisi kecelakaannya, juga ada kepolisian yang melihat dari aspek pidananya. Karena ini sudah masuk ke dalam ranahnya masing-masing, jadi kami serahkan ke masing-masing pihak," kata Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (30/9/2026).

Perkara hukum ini selanjutnya akan dialihkan ke tahap persidangan untuk menguji seluruh alat bukti digital data logger dan dokumen visum korban. Publik saat ini mendesak agar penegakan hukum tidak hanya mengambinghitamkan petugas garda terdepan, melainkan turut menyeret pihak manajemen yang bertanggung jawab atas kerusakan sinyal massal. (RHU)