JAKARTA AFU.ID — Presiden Prabowo Subianto menunjuk Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Lodewijk Pusung. Pengangkatan tersebut diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa (2/6/2026) malam.
Penunjukan Agustina diharapkan dapat memperkuat tata kelola, utamanya pengawasan dan akuntabilitas keuangan dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Agustina sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendampingi Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh.
Pada Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto melantik Agustina sebagai Wakil Kepala BPKP. Ia tercatat sebagai perempuan pertama yang menduduki jabatan tersebut sejak BPKP berdiri pada 1983.
Agustina menempuh pendidikan Diploma III dan Diploma IV di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), masing-masing diselesaikan pada 1992 dan 1998. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan Magister Hukum di Universitas Indonesia dan lulus pada 2014.
Selain pendidikan formal, ia memiliki sejumlah sertifikasi profesional yang memperkuat kompetensinya di bidang audit, investigasi, dan manajemen risiko. Beberapa di antaranya adalah Certified Fraud Examiner (CFE), Certified Forensic Auditor (CFrA), Chartered Accountant (CA), Qualified Internal Auditor (QIA), Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE), serta Certified Internal Audit Executive (CIAE). Ia juga mengantongi sertifikasi manajemen risiko seperti CRP, CREL, CGRE, dan FRMP.
Agustina dikenal sebagai birokrat karier yang tumbuh dari internal BPKP. Ia mengawali perjalanan profesional sebagai Asisten Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya di Perwakilan BPKP Sumatera Barat. Seiring waktu, ia dipercaya menduduki sejumlah posisi strategis yang berkaitan dengan investigasi dan pengawasan keuangan negara.
Sebelum menjabat sebagai Wakil Kepala BPKP, Agustina pernah menjadi Direktur Investigasi BUMN dan BUMD (2017); Direktur Investigasi III (2019); serta Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi (2020–2025).
Pengalamannya di bidang investigasi membuat Agustina kerap terlibat dalam penghitungan kerugian negara pada sejumlah perkara korupsi besar. Salah satu yang mendapat perhatian publik adalah keterlibatannya dalam penyampaian hasil penghitungan kerugian negara pada kasus korupsi tata niaga timah kepada Kejaksaan Agung pada 2024.
Dengan jabatan tersebut, Agustina menjadi salah satu figur sentral dalam penguatan sistem pengawasan internal pemerintah dan pengawalan program-program prioritas nasional.
Sepanjang 2025, ia beberapa kali memimpin pelantikan pejabat di lingkungan BPKP sebagai bagian dari upaya penguatan organisasi. Pada September 2025, ia melantik 97 pejabat dari berbagai jenjang jabatan dan menekankan pentingnya integritas serta profesionalisme dalam menjalankan tugas pengawasan.
Ia juga aktif menyuarakan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pengawasan proyek strategis pemerintah. Dalam Konferensi Internasional Perkumpulan Ahli Dewan Sengketa 2025, Agustina menegaskan bahwa kolaborasi antarpemangku kepentingan merupakan faktor penting untuk memastikan proyek-proyek prioritas nasional berjalan transparan dan akuntabel.
Pada akhir 2025, Agustina kembali memimpin pelantikan pejabat BPKP sebagai bagian dari langkah memperkuat kapasitas pengawasan lembaga tersebut. Pengalamannya selama puluhan tahun di bidang audit, investigasi, pengawasan keuangan, dan manajemen risiko dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat tata kelola Program MBG. (ANT/RAI)
