Motor Listrik MBG Belum Usai, Kini Muncul Truk Kopdes

JAKARTA, AFU.ID — Isu bergulir cepat di linimasa. Belum reda perdebatan soal motor listrik program makan bergizi, publik kembali disuguhi angka yang lebih besar—lebih bising—lebih mengundang tanya. Sebanyak 20.600 unit truk, dengan nilai kontrak mencapai Rp10,83 triliun, disebut-sebut terkait program Koperasi Desa Merah Putih.

Narasi ini pertama kali mencuat dari unggahan media sosial, lalu menjalar menjadi diskursus publik. Namun di balik riuh itu, sumber utamanya justru berasal dari dokumen resmi keterbukaan informasi perusahaan terbuka, yakni PT Putra Mandiri Jembar Tbk.

Di sanalah angka-angka itu muncul. Melalui anak usaha dan mitra, yakni PT Dipo Internasional Pahala Otomotif dan PT Agrinas Pangan Nusantara, disebutkan adanya kontrak pengadaan truk enam ban dalam jumlah masif. Nilainya tak main-main, menembus dua digit triliun rupiah.

Direktur Utama PMJS, Ie Putra, menyebut kontrak tersebut merupakan bagian dari perjanjian yang telah disepakati dan dijalankan melalui skema berlapis. Dealer resmi yang ditunjuk, terafiliasi dengan PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors, bertugas menyediakan unit sesuai spesifikasi, lengkap dengan layanan purna jual.

Namun yang membuat publik mulai mengernyit bukan hanya nilainya, melainkan waktunya.

Kontrak induk disebut telah diteken sejak 28 November 2025. Lalu, kontrak turunan dan addendum menyusul hingga Maret 2026. Efektivitasnya baru berjalan setelah jaminan bank dari Bank Negara Indonesia diterbitkan pada 16 Maret 2026—disusul pembayaran uang muka sebesar Rp2,84 triliun.

Artinya, ini bukan sekadar wacana baru. Ia sudah berproses sejak beberapa bulan lalu—diam-diam, administratif, tapi kini tiba-tiba meledak di ruang publik.

Masalahnya, hingga kini belum ada penjelasan resmi dari pihak program Koperasi Desa Merah Putih. Di titik ini, ruang kosong informasi justru menjadi bahan bakar spekulasi. Apalagi publik masih sensitif setelah polemik pengadaan motor operasional untuk program makan bergizi.

Di satu sisi, pengadaan kendaraan dalam skala besar bisa dibaca sebagai upaya memperkuat distribusi dan logistik desa. Namun di sisi lain, transparansi menjadi kata kunci yang belum sepenuhnya terjawab.

Selingkung Afu melihat ini sebagai pola klasik: proyek besar, dokumen ada, kontrak berjalan, tapi komunikasi publik tertinggal. Akibatnya, yang muncul bukan kepercayaan—melainkan kecurigaan.

Di tengah angka triliunan dan ribuan unit kendaraan, pertanyaan paling sederhana justru belum terjawab: untuk siapa, untuk apa, dan bagaimana pengawasannya?

Selama jawaban itu belum terang, roda-roda truk itu belum benar-benar berjalan. Ia masih berputar di kepala publik—sebagai tanda tanya. (*)