Karyawan Bingung Tagih Gaji ke Siapa, Pengurus Koperasi Desa Merah Putih dan PT Agrinas Saling Lempar?

JAKARTA, AFU.ID — Sejumlah karyawan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Purworejo mengeluhkan pembayaran gaji yang belum jelas. Sebagian pekerja disebut telah menerima upah, sedangkan lainnya belum mendapatkan pembayaran meski telah menjalankan tugas. Keluhan juga muncul karena nominal yang diterima sebagian karyawan dinilai masih berada di bawah upah minimum Kabupaten Purworejo.

Ketua Forum Komunikasi KDMP Kabupaten Purworejo, Abdul Wahab Setiawan, mengatakan persoalan tersebut telah disampaikan dalam audiensi dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan. Forum meminta pemerintah memberikan kepastian mengenai pembayaran serta status para pekerja yang ditempatkan di gerai koperasi. “Ada yang sudah menerima gaji, tetapi ada juga yang sampai sekarang belum dibayarkan. Di beberapa desa kondisinya masih seperti itu,” kata Wahab (25/07/26).

Persoalan semakin rumit karena pengurus koperasi mengaku tidak mengetahui secara terperinci hubungan kerja para karyawan. Para pekerja disebut berada dalam pengelolaan PT Agrinas Pangan Nusantara, sedangkan pengurus KDMP hanya menerima informasi secara lisan. Kondisi itu membuat pengurus kesulitan menjawab pertanyaan karyawan mengenai besaran gaji, jadwal pembayaran, dan pihak yang bertanggung jawab atas hak mereka.

Pengurus juga belum menerima petunjuk tertulis mengenai pembagian kewenangan antara KDMP dan Agrinas dalam mengelola tenaga kerja. Wahab menilai tata kelola seperti itu tidak ideal karena pengurus tetap dimintai pertanggungjawaban atas operasional koperasi. Namun, untuk mengetahui kegiatan dan perkembangan para pekerja, pengurus justru harus bertanya langsung kepada karyawan.

Keluhan di Purworejo menambah daftar persoalan penggajian dalam operasional awal Koperasi Desa Merah Putih. Agrinas sebelumnya mengakui pernah terjadi kesalahan perhitungan akibat pengolahan data secara manual dan menyatakan sedang mengevaluasi sistem penggajian. Pemerintah juga menyebut upah pegawai akan disesuaikan dengan pendapatan usaha setiap koperasi, sementara pengaturan teknis berada di bawah Agrinas selama dua tahun pertama.

Upah Minimum Kabupaten Purworejo pada 2026 ditetapkan sebesar Rp2.401.961,91 bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Meski demikian, belum diketahui status perjanjian kerja para karyawan KDMP dan apakah seluruh ketentuan upah minimum tersebut berlaku dalam skema penempatan mereka. Forum KDMP meminta pedoman operasional segera diterbitkan agar hak pekerja serta kewenangan pengurus tidak terus berada dalam ketidakjelasan. (RHU)