Ini Daftar 5 Pejabat Lapas Cibinong yang Dicopot Buntut Skandal Fasilitas Mewah

JAKARTA, AFU.ID — Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan lima pejabat struktural Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat, sejak Senin (28/9/2026). Langkah ini diambil guna mempermudah proses investigasi internal yang dilakukan oleh tim gabungan Ditjen PAS dan Bappisus terkait dugaan fasilitas mewah berstandar apartemen di lingkungan pemasyarakatan tersebut. Kelima pejabat yang ditarik dari jabatannya meliputi Kepala Lapas, Kepala KPLP, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kamtib), Kepala Seksi Bimbingan Narapidana (Binadik), serta Kepala Urusan Umum.

Kelima pejabat tersebut menempati posisi strategis dalam struktur organisasi lapas. Mereka membawahi bidang-bidang yang berkaitan langsung dengan operasional pemasyarakatan, mulai dari kebijakan lembaga, pengamanan, pembinaan warga binaan, hingga administrasi aset negara. Karena itu, pemeriksaan terhadap mereka menjadi bagian penting dalam upaya mengungkap duduk perkara kasus yang kini menjadi sorotan nasional.

1. Wisnu Hani Putranto, Eks Kepala Lapas Cibinong

Wisnu Hani Putranto merupakan pejabat dengan tanggung jawab paling besar karena menjabat sebagai Kepala Lapas Cibinong saat temuan Ombudsman mencuat. Ia lahir pada 3 Oktober 1984 dan berkarier di lingkungan pemasyarakatan sejak 2002. Wisnu merupakan lulusan Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) yang kini menjadi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip), serta menyandang gelar A.Md.IP., S.H., dan M.Si.

Sebelum menjabat Kalapas Cibinong, Wisnu pernah bertugas di sejumlah satuan pemasyarakatan, termasuk Lapas Kelas IIB Cilacap, Jawa Tengah. Ia resmi memimpin Lapas Cibinong sejak Oktober 2023 menggantikan Usman Madjid. Selama masa kepemimpinannya, Lapas Cibinong sempat menerima penghargaan dalam bidang pembinaan warga binaan dan memperoleh apresiasi dari Polri atas sinergi pengungkapan jaringan peredaran narkoba.

Kini, namanya menjadi pusat perhatian setelah menjadi salah satu pejabat yang diperiksa dalam investigasi fasilitas mewah di dalam lapas. Sebagai pimpinan tertinggi, seluruh kebijakan operasional dan pengawasan lembaga berada dalam rantai koordinasinya. Posisi itulah yang membuat keterangannya menjadi salah satu kunci dalam proses penyelidikan yang sedang berjalan.

2. I Gusti Bagus Widya Putra, Eks Kepala KPLP

Nama I Gusti Bagus Widya Putra mencuat setelah terlihat dalam inspeksi mendadak Ombudsman yang memicu polemik nasional. Saat itu, ia menjabat sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP), jabatan yang bertanggung jawab atas sistem keamanan, pengawasan area lapas, serta akses keluar masuk kawasan pemasyarakatan.

Sebelum bertugas di Cibinong, I Gusti Bagus memiliki rekam jejak di sejumlah institusi pemasyarakatan. Ia pernah menjabat Kepala Subseksi Administrasi dan Perawatan Rutan Kelas I Cipinang serta Kepala Pengamanan Rutan (Ka KPR) Rutan Kelas I Bandung. Pada Agustus 2026, ia memperoleh promosi jabatan menjadi Kepala KPLP Lapas Cibinong.

Saat bertugas di Bandung, ia disebut berhasil menggagalkan upaya penyelundupan telepon seluler kepada warga binaan. Rekam jejak di bidang pengamanan itulah yang kemudian mengantarkannya menempati posisi strategis di Lapas Cibinong. Baru sekitar satu bulan menjabat di posisi tersebut, ia harus menghadapi kasus yang membuat namanya ikut menjadi sorotan publik.

3. Adi Nugroho Nur Wichaksono, Eks Kasi Kamtib

Sosok lain yang banyak menjadi perhatian adalah Adi Nugroho Nur Wichaksono. Ia menjabat sebagai Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib) Lapas Cibinong sejak Agustus 2024 dan bertanggung jawab atas pengawasan keamanan internal, penegakan tata tertib, serta pengendalian pelanggaran disiplin di lingkungan lapas.

Adi lahir pada 1 November 1985 dan merupakan lulusan pendidikan pemasyarakatan dengan gelar A.Md.IP. Selain itu, ia juga menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.). Sebelum bertugas di Cibinong, ia pernah berdinas di Lapas Kelas I Semarang dan menjabat Kepala Seksi Kegiatan Kerja di Lapas Kelas IIA Kendal, Jawa Tengah.

Saat bertugas di Semarang, Adi memperoleh penghargaan Satyalancana Karya Satya 10 Tahun atas pengabdiannya sebagai aparatur sipil negara. Namanya kemudian menjadi perhatian dalam kasus Lapas Cibinong setelah dikaitkan dengan sejumlah barang yang ditemukan saat pemeriksaan di kawasan yang menjadi objek investigasi. Hingga kini, keterkaitannya masih menjadi bagian dari pendalaman tim investigasi pemerintah.

4. Yhosep Jhon Ferry, Eks Kasi Binadik

Yhosep Jhon Ferry menjabat sebagai Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Binadik) sebelum dinonaktifkan. Bidang yang dipimpinnya bertanggung jawab atas pembinaan warga binaan, pelatihan kerja, pendidikan, kegiatan keagamaan, hingga program asimilasi. Dalam struktur pemasyarakatan, seksi ini berperan langsung dalam proses pembinaan narapidana sebelum kembali ke masyarakat.

Jabatan tersebut menjadi penting dalam investigasi karena sebagian area yang diperiksa berada di kawasan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE). Kawasan itu merupakan area yang digunakan untuk berbagai kegiatan pembinaan warga binaan di luar blok hunian. Karena berkaitan langsung dengan fungsi kawasan tersebut, Yhosep menjadi salah satu pejabat yang ikut dimintai keterangan oleh tim pemeriksa.

5. Deni Sugiarto, Eks Kepala Urusan Umum

Pejabat terakhir yang dinonaktifkan adalah Deni Sugiarto selaku Kepala Urusan Umum (Kaur Umum). Jabatan ini bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi, sarana dan prasarana, serta pencatatan aset yang berada di lingkungan lapas. Dalam struktur organisasi, bidang umum memiliki peran penting dalam mendokumentasikan fasilitas dan Barang Milik Negara (BMN).

Namanya ikut masuk dalam pemeriksaan karena investigasi juga menyoroti status sejumlah bangunan dan fasilitas yang berada di kawasan lapas. Sebagai pejabat yang membidangi administrasi dan fasilitas, keterangannya diperlukan untuk menelusuri pengelolaan aset serta dokumentasi bangunan yang menjadi perhatian dalam temuan Ombudsman. Perannya dianggap penting untuk menjelaskan aspek tata kelola dan administrasi yang kini sedang didalami pemerintah.

Kelima pejabat tersebut masih berstatus dinonaktifkan untuk kepentingan pemeriksaan. Pemerintah belum mengumumkan adanya sanksi disiplin maupun kesimpulan akhir terkait dugaan pelanggaran yang sedang diselidiki. Hasil investigasi akan menjadi dasar penentuan langkah lanjutan, baik dalam ranah administrasi, disiplin pegawai, maupun proses hukum apabila ditemukan pelanggaran yang lebih serius.(RHU)