Akhir Hikayat Nusron Wahid, Pengendali Muktamar NU yang Kini Ditinggalkan Golkar

JAKARTA, AFU.ID — Menteri ATR/BPN Nusron Wahid semakin terpinggirkan di internal Golkar setelah serangkaian isu hukum bergulir. Mulai dari dugaan keterlibatannya sebagai operator pemenangan di Muktamar PBNU hingga perkara suap HGB Summarecon di lingkungan kementeriannya. Sumber eksklusif Afu.id yang mengetahui dinamika politik di sekitar Nusron menyebut posisinya kini makin lemah. “Dalam minggu-minggu ini Nusron selesai,” kata sumber tersebut di Jakarta, Senin (28/9/2026).

Sekjen DPP Golkar M. Sarmuji sebelumnya mengungkapkan, Nusron telah mengundurkan diri dari kepengurusan partai lebih dari enam bulan lalu. Ia sempat menjabat Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian. Pengunduran diri disampaikan langsung kepada Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Setelah itu, Nusron hanya berstatus kader biasa. Sarmuji mengaku tidak tahu alasan pastinya, hanya menduga Nusron ingin fokus ke urusan lain. Nusron sendiri membenarkan pengunduran dirinya dan meminta wartawan menanyakan detailnya kepada Bahlil.

Secara resmi, Golkar belum mengaitkan langkah itu dengan perkara hukum yang kini menjadi sorotan. Namun nama Nusron mencuat keras setelah KPK, pada 15 September 2026, menetapkan delapan tersangka dalam dugaan suap pembukaan blokir HGB lahan Summarecon di Kabupaten Bogor. Empat di antaranya disebut memiliki hubungan atau dikenal sebagai orang kepercayaan Nusron: Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry. Konstruksi KPK menyebut perkara bermula dari sembilan SHGB Summarecon yang sebagian masih tersangkut sengketa.

Ada komunikasi antara perantara Summarecon dengan Erwin. Muncul permintaan uang dengan kode “dua” yang diduga merujuk Rp2 miliar. Summarecon hanya sanggup Rp1,5 miliar. Dari jumlah itu, Erwin diduga menyerahkan Rp200 juta kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung. KPK juga menemukan aliran uang di perkara lain terkait HGB PT Bela Parahyangan. Erwin diduga menerima Rp2,1 miliar dan menyerahkan Rp1,8 miliar kepada Arif Sugiyanto.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penyidik masih mendalami kemungkinan pihak lain dalam rantai perintah, terutama setelah Kepala Kantor Pertanahan menyebut hanya akan membuka blokir jika ada arahan atasan. Dalam OTT itu, KPK menyita uang tunai sekitar Rp106,3 miliar, salah satu barang bukti terbesar dalam sejarah operasi tangkap tangan lembaga antikorupsi. Belakangan, KPK juga menelusuri dugaan penggunaan sebagian uang untuk kepentingan organisasi masyarakat dan pribadi yang dikaitkan dengan Nusron. Namun hingga 28 September 2026, Nusron belum ditetapkan sebagai tersangka.

Ia menyatakan menghormati proses hukum KPK dan siap membantu penegakan hukum di lingkungan ATR/BPN. Jauh sebelum perkara Summarecon mencuat, nama Nusron sudah ramai di Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang (27-31 Agustus 2026). Namanya sempat masuk lima besar aspirasi muktamirin untuk Ketua Umum PBNU, sebelum akhirnya tidak lolos pemeriksaan persyaratan. KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) terpilih sebagai ketua umum periode 2026-2031.

Isu politik uang (riswah) juga sempat mengemuka. KH Asep Saifuddin Chalim memperingatkan agar muktamar bebas dari praktik itu. Nama Nusron kemudian dikaitkan sebagai figur yang menggalang dukungan untuk kandidat tertentu. Tudingan itu belum menjadi fakta hukum. Klaim lebih besar muncul setelah perkara HGB mencuat. Dalam sebuah podcast, Gus Lilur menyebut adanya uang sekitar Rp460 miliar yang dibawa dengan Toyota Land Cruiser dari Bogor ke Jombang menjelang muktamar. Klaim itu dikaitkan dengan perkara Summarecon karena sama-sama terkait Bogor. Namun KPK belum pernah mengonfirmasi keterkaitan uang tersebut dengan perkara HGB maupun dengan pembiayaan Muktamar NU.

Sejumlah pihak di arena muktamar, termasuk Sekretaris PCNU Kudus Nur Said, mengaku tidak mengetahui adanya pembagian uang. Hubungan antara klaim Rp460 miliar, perkara HGB Summarecon, Nusron Wahid, dan Muktamar NU masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Dua isu itu kini beririsan di satu nama. Di satu sisi, Nusron adalah Menteri ATR/BPN yang orang-orang di sekitarnya menjadi tersangka suap HGB. Di sisi lain, ia tokoh NU yang sempat berada di bursa kepemimpinan organisasi terbesar di Indonesia. Kedekatan geografis Bogor–Jombang menjadi bahan spekulasi, tetapi hingga kini belum ada bukti publik yang menunjukkan uang dari perkara HGB digunakan untuk memengaruhi hasil muktamar. (EER)