Banggar DPR: Program Makan Bergizi Gratis Adalah Wajib, Proyek Infrastruktur Bisa Ditunda

AFU.ID - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah melakukan penyisiran terhadap program-program pemerintah tahun 2026 untuk menentukan skala prioritas di tengah ketidakpastian geopolitik. Banggar menegaskan bahwa program-program yang masuk dalam mandat konstitusi, seperti anggaran pendidikan yang mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG), tidak boleh diganggu gugat.

Namun, untuk program pembangunan fisik yang bersifat tahun jamak (multi-years) seperti jalan tol, Banggar menyarankan agar pemerintah melakukan penundaan sementara guna mempertebal cadangan kas negara sebagai langkah mitigasi risiko rambatan perang di Timur Tengah.

"Kalau MBG dalam klaster mandatory anggaran pendidikan itu wajib, sudah gak bisa enggak. Bahwa di lapangan perlu perbaikan tata kelola, setuju, tapi hukumnya wajib. Kenapa? Karena pendidikan dia," kata Ketua Banggar dalam keterangan persnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 12 Maret 2026.

Sebaliknya, ia meminta pemerintah lebih selektif terhadap proyek infrastruktur. 

"Salah satunya yang tidak begitu mendesak umpamanya untuk tol dan sebagainya, itu ditahan dulu. Faktanya tol itu juga tahun jamak, sehingga pemerintah bisa mempertebel kantong cadangan pemerintah untuk jaga-jaga. Bukan tidak perlu, tapi bisa ditunda," tutupnya. (*)