13 Bangunan Tak Terdaftar di Lapas Cibinong Dibangun Napi Sejak 2023, Ditempati Tiga Napi Kasus Korupsi

JAKARTA, AFU.ID — Sebanyak 13 bangunan di luar area utama Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tidak tercatat dalam aset negara dan telah berdiri sejak 2023. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imipas) menyebut, bangunan tersebut dibuat secara swadaya oleh warga binaan dengan peruntukan awal sebagai rumah pegawai. Belakangan, kawasan itu justru digunakan sebagai hunian yang ditempati sejumlah narapidana, termasuk tiga narapidana kasus korupsi, yakni Jimmy Masrin, Ahmad Albani, dan Hasan Tjhie.

Inspektur Jenderal Kementerian Imipas Komjen Rudi Setiawan mengatakan, temuan tersebut diketahui setelah Imipas meneliti dokumen seluruh bangunan di luar area utama Lapas Cibinong. Dari 21 bangunan yang ditemukan, hanya delapan yang tercatat dalam Sistem Manajemen Barang Milik Negara (SIMAK). Tiga belas bangunan lainnya tidak terdaftar, termasuk dua bangunan yang ditemukan Ombudsman Republik Indonesia dan delapan bangunan berpagar hitam serta tiga bangunan yang digunakan sebagai tempat istirahat petugas jaga.

“Bangunan itu berdiri tahun 2023. Dibangun secara swadaya oleh warga binaan, dan diperuntukkan untuk rumah pegawai,” ujar Rudi dalam konferensi pers di Kementerian Imipas, Jakarta Selatan, Senin (5/10/2026). Menurut dia, bangunan tersebut belum dicatat karena pembangunannya tidak menggunakan anggaran negara. Pada akhir 2025, sejumlah rumah itu kembali direnovasi dan prosesnya selesai pada awal 2026 tanpa menggunakan uang negara, termasuk untuk perabotan yang berada di dalamnya.

Hasil pemeriksaan Kementerian Imipas juga mengungkap siapa saja napi yang menghuni fasilitas mewah tersebut. Jimmy Masrin disebut menempati salah satu rumah yang menjadi sorotan Ombudsman dan barang-barang di dalamnya, termasuk minuman keras yang ditemukan di kulkas. Dua narapidana lain yang diketahui berada di area fasilitas tersebut adalah Ahmad Albani dan Hasan Tjhie, terpidana perkara korupsi tata niaga timah yang sebelumnya diungkap dalam rapat Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Keberadaan ketiga narapidana itu menjadi bagian dari pemeriksaan internal setelah Ombudsman melakukan inspeksi mendadak pada 23 September 2026. Ahmad Albani dan Hasan Tjhie adalah terpidana kasus korupsi tata kelola komoditas timah dengan nilai kerugian negara Rp28 triliun, sementara Jimmy Masrin merupakan terpidana kasus kredit fiktif. Kementerian Imipas telah merobohkan bangunan yang digunakan sebagai klaster mewah tersebut dan menjatuhkan sanksi kepada 17 pegawai, termasuk memberhentikan Kalapas Cibinong Wisnu Hari Putranto sebagai aparatur sipil negara (ASN). (RAI)