Bangunan Rumah Dinas di Lapas Cibinong Bakal Dibongkar usai Temuan Fasilitas Mewah

JAKARTA, AFU.ID — Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Dirjenpas) Irjen Mashudi akan membongkar 13 bangunan rumah dinas di Lapas Kelas IIA Cibinong usai temuan fasilitas mewah oleh Ombudsman. Setelah ditelusuri, bangunan yang bersebelahan dengan Sungai Ciliwung itu belum tercatat sebagai barang milik negara (BMN).

Mashudi mengatakan bahwa pemerintah masih mendalami status administrasi, aset, hingga pemanfaatan bangunan tersebut. "Terhadap 13 bangunan rumah dinas yang berada di bantaran Sungai Ciliwung dan belum tercatat dalam SIMAK BMN, saat ini masih dilakukan pendalaman terhadap aspek administrasi, status aset, dan pemanfaatan," ujar Mashudi saat rapat bersama Komisi XIII DPR RI, Senin, 28 September 2026.

Mashudi membeberkan jika terdapat 16 unit bangunan yang digunakan sebagai mes pegawai Lapas Cibinong. Dari jumlah itu, hanya tiga unit yang telah tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). "Terkait rumah dinas mes pegawai, terdapat 16 unit terdiri atas 3 unit yang tercatat dalam SIMAK BMN dan 13 yang berada di bantaran Sungai Ciliwung," katanya.

Mashudi menegaskan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan membongkar bangunan yang ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan. "Ya kita akan bongkar semuanya. Oleh karena itu kita instruksikan kemarin, sudah hari Kamis yang lalu kita sudah sampaikan kepada seluruh jajaran, yang tidak sesuai dengan ketentuan ya kan, agar semuanya dibongkar," tegasnya.

Untuk diketahui, Ombudsman RI menemukan sejumlah bangunan berfasilitas mewah di area belakang Lapas Cibinong saat sidak pada Rabu (23/9/2026). Temuan itu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Akibatnya lima pejabat struktural Lapas Cibinong kemudian dinonaktifkan untuk menjalani pemeriksaan terkait temuan tersebut. Inspektur Jenderal Kemenimipas Rudi Setiawan mengatakan penonaktifan dilakukan terhadap pejabat yang diduga memiliki tanggung jawab atas persoalan yang ditemukan Ombudsman. "Kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman," ujar Rudi, Sabtu, 26 September 2026.

Lima pejabat tersebut terdiri atas Kepala Lapas (Kalapas), Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Kasi Binadik), Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. (FAP)