Ratusan Orang Tua Beri Kuasa, Kasus Kekerasan Daycare Little Aresha Yogyakarta Siap Disidangkan

JAKARTA, AFU.ID — Proses hukum kasus kekerasan anak di tempat penitipan anak (daycare) Little Aresha Sorosutan, Kota Yogyakarta, memasuki babak baru. Tim Hukum Peduli Anak yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Yogyakarta kini tengah menggandeng dan mempersiapkan para orang tua korban untuk menghadapi proses persidangan yang akan segera bergulir.

Perwakilan Tim Hukum Peduli Anak Yogyakarta, Sukiratnasari, menjelaskan bahwa saat ini proses hukum di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sudah hampir menyelesaikan tahap satu, yakni pelimpahan berkas dari kepolisian ke kejaksaan.

"Berkas perkara akan segera masuk tahap satu dan tidak lama lagi berlanjut ke tahap dua. Mengingat nantinya banyak orang tua korban yang harus dihadirkan sebagai saksi di persidangan, kami fokus mempersiapkan mental dan kesiapan mereka sejak sekarang," ujar Sukiratnasari di Yogyakarta, Kamis (28/5/2026).

Tim hukum berkomitmen penuh mengawal kasus ini hingga tuntas. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan awal, daycare tersebut diketahui beroperasi tanpa izin resmi, serta yayasannya belum berbadan hukum.

Melihat kondisi tersebut, penyidik melakukan pengembangan dan menerapkan pasal dengan sanksi yang paling berat. Pihak penyelenggara kini dibidik menggunakan Pasal 62 juncto Pasal 71 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

"UU Sisdiknas ini menyasar langsung ke pihak penyelenggara. Karena yayasannya belum berbadan hukum, maka tanggung jawab pidana melekat pada pengurus yang terlibat. Dalam hal ini, Ketua Yayasan adalah pihak yang paling bertanggung jawab sebagai penyelenggara pendidikan," urai Sukiratnasari. Melalui pasal tersebut, pelaku terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda mencapai Rp2 miliar.

Di sisi lain, Ketua Tim Kerja Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum Setda Yogyakarta, Saverius Vanny, menyatakan bahwa pihaknya tidak hanya fokus pada hukuman pidana. Tim hukum juga tengah memperjuangkan pidana korporasi serta hak restitusi atau ganti rugi bagi anak-anak yang menjadi korban.

Langkah pemulihan hak korban ini dilakukan dengan melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Vanny menyebutkan, dukungan dari para orang tua korban sangat besar dalam mengawal kasus ini secara hukum.

"Hingga saat ini, sudah ada 125 surat kuasa yang diserahkan oleh orang tua korban kepada kami agar kasus ini diproses secara hukum. Untuk pengajuan restitusi, prosesnya terus berjalan dan kami bersama LPSK tengah melengkapi seluruh persiapan yang dibutuhkan," pungkas Vanny.

(ANT/MAR)