Palsukan Dokumen dan Jual Lahan Kemenkop Rp1,1 Miliar, Mantan Ketua Dekopinda Lhokseumawe Ditahan

JAKARTA, AFU.ID — Penyidik Polres Lhokseumawe resmi menahan mantan Ketua Dewan Koperasi Daerah (Dekopinda) Kota Lhokseumawe periode 2015-2020 berinisial J (61) atas dugaan tindak pidana korupsi penjualan aset negara. Warga Lampeneureut, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar tersebut diringkus petugas sejak 24 September lalu dan kini mendekam di sel tahanan Mapolres Lhokseumawe. Langkah penahanan ini diambil guna mempermudah proses penyidikan atas penyelewengan aset milik Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI.

"Aset yang dijual itu berupa lahan 1.689 meter persegi di Desa Alue Awe, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe," ujar Kapolres Lhokseumawe AKBP Ahzan, Selasa (06/10/26). Modus operandi pelaku bermula saat dirinya mengajukan penerbitan sertifikat tanah dan bangunan secara sepihak ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lhokseumawe pada Desember 2016. Tersangka memanipulasi dokumen seolah-olah lahan tersebut milik Dekopinda Lhokseumawe, lalu memecahnya menjadi tiga sertifikat dengan nomor 309, 310, dan 311 untuk dijual kepada tiga pembeli berbeda.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, total kerugian keuangan negara akibat ulah tersangka mencapai Rp1,1 miliar. Seluruh uang hasil penjualan tanah ilegal tersebut diduga kuat mengalir langsung ke kantong pribadi pelaku untuk memenuhi kepentingan personalnya. Sementara itu, tiga orang warga yang membeli tanah kaplingan tersebut sejauh ini hanya berstatus sebagai saksi karena terbukti tidak mengetahui bahwa lahan yang mereka bayar merupakan aset resmi milik negara.

Penyidik Satreskrim saat ini telah menyita seluruh dokumen akta jual beli serta merampungkan pemeriksaan saksi ahli dari Kementerian Koperasi selaku pemilik sah. Atas perbuatannya, mantan pimpinan Dekopinda ini dijerat pasal berlapis Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Kepolisian memastikan berkas perkara korupsi ini akan segera dilimpahkan ke kejaksaan untuk selanjutnya disidangkan di Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh.(RHU)