Pajak Seller Marketplace Sempat Ditunda Purbaya, Kini DJP Siap Gas Mulai Oktober: No Drama Lagi

JAKARTA, AFU.ID — Pemungutan pajak penghasilan (PPh) bagi pedagang di marketplace akan dijalankan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mulai 1 Oktober 2026. Kebijakan tersebut sebelumnya direncanakan berlaku pada 1 Agustus, tetapi implementasinya ditunda ketika Purbaya Yudhi Sadewa masih menjabat sebagai Menteri Keuangan. Penundaan itu membuat penerapan pajak bagi seller online mundur dua bulan dari jadwal awal.

Empat marketplace yang telah ditunjuk sebagai pemungut pajak tetap terdiri dari Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli. Penunjukan tersebut dilakukan DJP pada 1 Juli 2026 dengan memberikan waktu bagi masing-masing platform untuk melakukan sosialisasi dan menyesuaikan sistem sebelum pemungutan dimulai. Kebijakan ini adalah tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang mengatur pemungutan PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri dari transaksi di marketplace.

Penundaan penerapan bukan disebabkan perubahan daftar platform, melainkan keputusan saat Purbaya masih memimpin Kementerian Keuangan untuk memberi waktu tambahan bagi kesiapan teknis. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut, proses persiapan bersama marketplace sebenarnya telah berlangsung cukup lama. “Bottleneck-nya ya karena Pak Menteri Purbaya keputusannya untuk sementara menunda supaya kesiapannya lebih matang,” ujar Bimo.

Persiapan teknis kini disebut telah memasuki tahap akhir setelah DJP dan empat marketplace melakukan pengujian sistem. Mekanisme yang disiapkan mencakup proses pemungutan, penyetoran, hingga pelaporan pajak secara elektronik oleh platform yang telah ditunjuk. “Kita sudah melakukan sandboxing, kita juga sudah melakukan semacam stabilisasi untuk go live,” kata Bimo.

DJP menilai implementasi pada empat platform tersebut dapat berjalan sesuai rencana karena sistemnya telah diuji dan disiapkan secara bertahap. Bimo juga menegaskan tidak ada perubahan terhadap marketplace yang ditunjuk, sehingga Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli tetap menjadi platform yang menjalankan mekanisme pemungutan tersebut. “Itu prosesnya sudah mulai tahun lalu. Jadi no drama-lah, nggak ada drama,” pungkasnya. (RAI)