Dirjen Pajak Bongkar ‘Nama Ajaib’ dalam Mutasi, Minta Perombakan Pejabat Ditunda

JAKARTA, AFU.ID — Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkap adanya sejumlah pejabat yang masuk daftar perombakan jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tanpa melalui mekanisme talent management yang berlaku. Temuan tersebut membuat Bimo bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meminta agar proses rotasi dan mutasi pejabat yang sempat dilakukan sebelumnya ditunda atau dibatalkan.

Menurut Bimo, persoalan muncul setelah ditemukan sejumlah nama yang masuk dalam susunan mutasi meski tidak mengikuti tahapan penilaian kompetensi, ujian, dan proses talent management yang selama ini menjadi dasar pengembangan karier pegawai. Kondisi itu dinilai berpotensi merusak sistem merit yang telah dibangun dalam birokrasi Kementerian Keuangan. Karena itu, usulan perombakan tersebut diminta untuk dievaluasi kembali.

“Itu kan usulan kita, rotasi itu. Cuma memang ada beberapa yang nama-nama 'ajaib' yang tidak ikut proses assessment talent management,” kata Bimo usai menghadiri International Tax Conference di Kantor Pusat DJP, Jakarta Selatan, Rabu (16/09/26).

Bimo menegaskan keberadaan nama-nama yang diduga melompati proses seleksi menjadi alasan utama permintaan penundaan mutasi. Menurut dia, keputusan tersebut penting untuk menjaga kepercayaan pegawai yang selama ini mengikuti seluruh tahapan seleksi secara resmi. Ia menilai promosi atau rotasi jabatan harus tetap berpijak pada prinsip profesionalisme dan kompetensi.

“Kemudian itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan, karena sinyalnya nggak bagus bagi pasukan yang lain, yang ikut susah payah ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management,” ujarnya.

Untuk sementara, pejabat yang dinilai tidak memenuhi persyaratan akan dicoret dari daftar mutasi dan dikembalikan ke jabatan sebelumnya. Sementara itu, pejabat lain yang telah melalui prosedur dan memenuhi ketentuan tetap melanjutkan proses penempatan sesuai keputusan yang berlaku. Langkah ini disebut sebagai solusi sementara sambil menunggu evaluasi lebih lanjut dari pimpinan Kementerian Keuangan.

Bimo juga mengaitkan langkah tersebut dengan arahan Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang menegaskan komitmen terhadap penerapan sistem talent management dan reformasi birokrasi. Menurut dia, seluruh proses pengisian jabatan harus berjalan sesuai aturan dan mengedepankan mekanisme yang transparan. Karena itu, evaluasi terhadap dasar hukum mutasi menjadi bagian penting sebelum kebijakan dilanjutkan.

Sebelumnya, Suahasil menyatakan akan meninjau terlebih dahulu Keputusan Menteri Keuangan yang menjadi dasar pelaksanaan perombakan pejabat pada era Menteri Keuangan sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa. Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh proses mutasi dan rotasi telah sesuai dengan prinsip tata kelola birokrasi yang berlaku. Hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi Kementerian Keuangan dalam menentukan nasib perombakan pejabat yang telah dilakukan.

Perombakan ratusan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan dilakukan pada 10 September 2026 dan banyak menyasar Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Rotasi tersebut mencakup pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, pejabat fungsional, hingga pejabat pada unit organisasi non-eselon. Temuan mengenai adanya nama yang diduga tidak melalui mekanisme seleksi kini menjadi perhatian karena menyentuh isu sistem merit dan reformasi birokrasi di salah satu kementerian dengan jumlah pegawai terbesar di Indonesia. (RHU)