Laporkan Empat Pejabat KPU soal Sewa Helikopter, Koalisi Masyarakat Sipil: Tidak Ada Urgensi yang Jelas

JAKARTA AFU.ID — Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan empat pejabat Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik terkait penggunaan helikopter dalam perjalanan dinas pada Januari 2024. Laporan tersebut disampaikan pada Rabu (13/5/2026).

Laporan itu didasarkan pada dugaan pemborosan anggaran negara serta pelanggaran prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan jabatan.

“Penggunaan helikopter nomor registrasi PK-WSD dalam perjalanan tersebut diduga tidak memiliki urgensi yang jelas,” kata pegiat pemilu Hadar Nafis Gumay dalam siaran pers koalisi masyarakat sipil, Kamis (14/5).

Empat pejabat yang dilaporkan, yakni anggota KPU RI Parsadaan Harahap, anggota KPU Jawa Barat Abdullah Syapi’i, Sekretaris Jenderal KPU RI Bernard Dermawan Sutrisno, serta Sekretaris KPU Jawa Barat Achmad Syaifudin Rahadian.

Koalisi masyarakat sipil menduga keempatnya melanggar kode etik karena menggunakan helikopter sebagai transportasi menuju pelantikan 1.463 anggota KPPS di Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Menurut mereka, penggunaan moda transportasi berbiaya tinggi itu tidak mendesak.

Selain bukan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), Kecamatan Cidaun juga masih dapat dijangkau melalui jalur darat. Jarak dari Jakarta menuju wilayah tersebut sekitar 239 kilometer dengan waktu tempuh kurang lebih lima jam. 

Kondisi jalan menuju lokasi pun dinilai memadai dan tidak berada dalam situasi bencana maupun keadaan darurat lain yang mengharuskan penggunaan transportasi udara.

Mengutip Kompas.id, kuasa hukum koalisi sipil Rizki Agus Saputra menyebut biaya perjalanan menggunakan helikopter itu mencapai Rp198,9 juta dan disewa dari PT Whitesky Aviation. Nilai tersebut dinilai jauh lebih tinggi dibanding estimasi biaya yang dihitung koalisi masyarakat sipil.

Rizki menjelaskan biaya sewa helikopter jenis Bell 505 Jet Ranger X diperkirakan sekitar Rp22,1 juta per jam dengan mengacu pada kurs rata-rata 2024 sebesar Rp15.840 per dolar AS. Berdasarkan perhitungan koalisi, perjalanan helikopter dengan nomor registrasi PK-WSD seharusnya hanya menelan biaya sekitar Rp49,5 juta.

“Jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan, negara harus menggelontorkan uang hampir empat kali lipat,” ujar Rizki.

Atas dasar itu, koalisi masyarakat sipil menilai pejabat KPU melanggar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 juncto PMK Nomor 119 Tahun 2023 tentang perjalanan dinas dalam negeri. Mereka juga mendesak DKPP menerima seluruh pengaduan, menyatakan para teradu terbukti melakukan pelanggaran etik berat, serta menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada seluruh teradu. (RAI)