Lapas Overkapasitas, Pemerintah Siapkan Pulau Khusus untuk Napi Narkoba

JAKARTA, AFU.ID — Pemerintah menyiapkan pulau khusus sebagai lokasi rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkotika untuk mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari rencana percepatan revisi Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika yang tengah dibahas pemerintah. Rehabilitasi akan difokuskan bagi pengguna atau korban penyalahgunaan narkotika, bukan pengedar maupun bandar. Pemerintah menilai pendekatan rehabilitatif dapat menjadi solusi terhadap tingginya jumlah penghuni lapas kasus narkotika.

"Ya kita memilih pulau-pulau yang kosong, yang tidak ada penghuninya. Banyak kita pulau yang kadang-kadang luasnya sampai 700 hektare tidak ada manusianya, malah buaya tinggal di situ," kata Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Jumat (09/10/26). Pemerintah juga menerima masukan dari Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) terkait konsep rehabilitasi terpusat tersebut. Dalam pelaksanaannya, pemerintah membuka kemungkinan keterlibatan TNI dan Polri. Lokasi rehabilitasi akan digunakan sebagai tempat pembinaan bagi pengguna narkotika.

Yusril mengatakan peserta rehabilitasi nantinya akan mendapatkan pelatihan kedisiplinan dan keterampilan. Kegiatan yang disiapkan antara lain pertanian, perikanan, dan pelatihan produktif lainnya. Program tersebut ditujukan untuk mendukung pemulihan sekaligus membekali peserta setelah kembali ke masyarakat. Pemerintah berharap model tersebut lebih efektif dibanding menempatkan seluruh pengguna narkotika di dalam lapas.

Pemerintah saat ini juga mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika. Revisi tersebut akan mempertegas perbedaan perlakuan hukum antara pengguna, korban penyalahgunaan, dan pengedar narkotika. Menurut Yusril, narapidana dan tahanan kasus narkotika saat ini telah mencapai lebih dari separuh penghuni lapas dan rumah tahanan di Indonesia. Kondisi itu menjadi salah satu penyebab utama overkapasitas lembaga pemasyarakatan.

"Intinya, arahan dari Pak Presiden itu, mereka yang menjadi korban itu supaya tidak dipidana, tapi direhabilitasi," ujar Yusril. Ia menilai pemindahan pengguna narkotika ke pusat rehabilitasi dapat mengurangi jumlah penghuni lapas secara signifikan. Langkah tersebut juga diharapkan membuat pembinaan terhadap korban penyalahgunaan narkotika lebih terarah. Pemerintah ingin rehabilitasi menjadi pendekatan utama dalam penanganan pengguna narkotika.

Selain perubahan regulasi, pemerintah juga menyiapkan pembentukan badan khusus yang menangani rehabilitasi narkotika. Lembaga tersebut nantinya bertugas mengelola program rehabilitasi beserta anggaran yang dibutuhkan. Mekanisme dan kewenangannya akan dibahas lebih lanjut dalam proses revisi undang-undang. Pemerintah berharap langkah tersebut menjadi bagian dari solusi jangka panjang untuk mengatasi overkapasitas lapas. (RHU)