Kejari Kebut Kasus Korupsi Griya Dalem Kanjengan, Eks Bupati Tulungagung Maryoto Birowo Kembali Diperiksa

JAKARTA, AFU.ID — Mantan Bupati Tulungagung Maryoto Birowo telah dua kali diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan aset Griya Dalem Kanjengan. Hingga kini, penyidik juga telah memeriksa sekitar 30 saksi dan masih membuka kemungkinan memanggil saksi tambahan untuk mengusut perkara tersebut.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Tulungagung, Roni, mengatakan pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh pihak yang berkaitan dengan proses pengadaan aset, mulai dari pejabat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), ahli waris, notaris, hingga mantan bupati. "Mantan Bupati sudah kami periksa karena kasus itu zamannya Pak Maryoto. Terakhir kami periksa sekitar satu bulan lalu, sudah dua kali diperiksa," ujar Roni. Kejari juga melakukan penggeledahan di Kantor Kelurahan Kepatihan pada Selasa, (14/7/2026).

Penyidik menyita sejumlah dokumen penting, seperti letter C desa, surat ahli waris, surat kematian, dan dokumen lain yang berkaitan dengan riwayat kepemilikan tanah Griya Dalem Kanjengan. Dokumen tersebut dibutuhkan untuk menelusuri penyebab aset yang telah dibeli Pemerintah Kabupaten Tulungagung sejak 2022 hingga kini belum memiliki Sertifikat Hak Pakai atas nama pemerintah daerah. Padahal, proses jual beli telah rampung dan bangunan itu telah digunakan oleh Disbudpar Tulungagung.

Kasus ini bermula dari pengadaan tanah Griya Dalem Kanjengan pada 2022 dengan nilai anggaran sekitar Rp10,5 miliar, yang mencakup pembelian tanah, biaya appraisal, dan PPAT. Penyidik menyebut harga pembelian aset tersebut lebih tinggi dibandingkan nilai pasar tanah di kawasan sekitarnya sehingga memunculkan tindak pidana korupsi. Besaran kerugian negara masih dihitung melalui audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur.

Kejari Tulungagung telah meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan serta menggeledah kantor BPKAD dan Disbudpar Tulungagung. Meski penyidikan terus berkembang dan alat bukti masih diverifikasi, hingga kini belum ada tersangka yang ditetapkan. Penyidik menyatakan pengusutan dilakukan secara bertahap karena harus mengurai seluruh proses pengadaan aset sejak tahap perencanaan hingga transaksi selesai. (RAI)