Kades di Pati Jadi Tersangka Korupsi Rp805 Juta, Uang Dikembalikan Tak Hapus Pidana

JAKARTA, AFU.ID — Kejaksaan Negeri Pati mengusut dugaan korupsi pengelolaan anggaran desa yang menyeret kepala desa bernama Ali Rohmat sebagai tersangka. Dugaan korupsi itu terjadi dalam pengelolaan berbagai sumber anggaran desa pada periode 2022 hingga 2024.

Berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Pati, kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai Rp805.656.385. Dana yang diselewengkan berasal dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, bantuan keuangan Kabupaten Pati, dan bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah.

Meski sudah berstatus tersangka, Ali Rohmat disebut telah mengembalikan sebagian besar uang yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik sebelumnya menyita uang sebesar Rp166 juta. Pada 23 April 2026, pihak tersangka kembali menyerahkan uang senilai Rp500 juta.

Dengan pengembalian itu, total dana yang telah diamankan Kejari Pati mencapai Rp666 juta. Namun, masih ada sisa kerugian negara sekitar Rp139,6 juta yang belum dipulihkan. “Kerugian negara memang sudah banyak dikembalikan. Tinggal kurang sekitar Rp100 jutaan,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Pati Rendra Yoki Pardede.

Rendra menegaskan pengembalian kerugian negara tidak menghentikan proses pidana. Kejari Pati tetap akan melanjutkan perkara tersebut hingga persidangan. Ali Rohmat juga tetap akan dikejar sampai ditangkap atau menyerahkan diri. “Pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidananya. Tetap saya kejar,” ujar Rendra.

Perkara ini bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa. Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, Kejari Pati menetapkan Ali Rohmat sebagai tersangka. Rendra mengatakan perkembangan perkara saat ini tinggal pemeriksaan tersangka dan pelengkapan berkas administrasi. Dalam perkara tersebut, tersangka dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa pengembalian uang hasil dugaan korupsi tidak otomatis menghapus tanggung jawab pidana. Kejari Pati juga menyatakan terbuka terhadap laporan masyarakat apabila ditemukan dugaan penyimpangan anggaran desa di wilayah lain. (RHU)