Purbaya Klaim Pertumbuhan Ekonomi RI Lebih Tinggi dari Negara G20 dan ASEAN

Jakarta, AFU.ID — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengeklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 yang sebesar 5,61 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) melampaui rata-rata pertumbuhan negara-negara G20 dan ASEAN. Capaian tersebut didukung oleh stabilitas harga yang tetap terjaga. Per Mei 2026, inflasi Indonesia tercatat sebesar 3,08 persen.

"Indonesia terus tampil menonjol dengan pertumbuhan PDB kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen yoy, mengungguli banyak negara G20 dan ASEAN. Di saat yang sama, kami mempertahankan stabilitas harga dengan inflasi Mei 2026 sebesar 3,08 persen," ujar Purbaya saat menyampaikan kuliah umum di Nankai University, Tianjin, China, sebagaimana dikutip di Jakarta, Sabtu (20/6/2026).

Perkembangan ini, menurut Purbaya, membuktikan bahwa Indonesia memasuki kuartal I 2026 dengan pertumbuhan yang kuat, inflasi terkendali, dan ketahanan kebijakan yang kredibel. Purbaya juga menyoroti ketahanan Indonesia dalam menghadapi risiko gangguan energi global.

Berdasarkan analisis yang dipaparkannya, Indonesia berada pada kelompok negara dengan tingkat eksposur rendah dan memiliki bantalan (buffer) yang kuat. Skor ketahanan energi Indonesia mencapai 77 persen, sedikit di atas China yang sebesar 76 persen.

Menurut dia, ketahanan tersebut ditopang oleh pengelolaan fiskal yang prudent dengan defisit anggaran yang tetap dijaga di bawah 3 persen terhadap PDB, sehingga APBN memiliki ruang yang memadai untuk meredam gejolak eksternal.

Selain itu, sejumlah indikator menunjukkan aktivitas ekonomi domestik tetap solid, antara lain PMI manufaktur yang berada pada level ekspansif 50,0, pertumbuhan likuiditas perekonomian (M0) sebesar 14,8 persen yoy, serta pertumbuhan kredit perbankan sebesar 11,5 persen yoy.

Dari sisi eksternal, menurut Purbaya, Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan selama 72 bulan berturut-turut dengan cadangan devisa mencapai 144,9 miliar dolar AS atau setara 5,6 bulan impor dan mampu melakukan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Menkeu mengatakan pertumbuhan ekonomi yang kuat juga tercermin pada perbaikan kondisi pasar tenaga kerja. Sebanyak 1,9 juta lapangan kerja baru tercipta sehingga tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun menjadi 4,68 persen pada 2026.

Di sisi lain, tingkat kemiskinan menurun dari 8,57 persen pada September 2024 menjadi 8,25 persen pada September 2025, didukung efektivitas program perlindungan sosial pemerintah.

Lebih lanjut, Untuk menjaga momentum pertumbuhan, pemerintah menjalankan 8 klaster program prioritas nasional yang akan menerjemahkan strategi pembangunan ke dalam hasil yang nyata.

"Prioritas tersebut mencakup fondasi ketahanan nasional: kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur, perumahan, dan ketangguhan bencana," jelas Menkeu.

Pada saat yang sama, pemerintah sedang mempercepat transformasi struktural melalui hilirisasi dan industrialisasi, memperkuat ekonomi kerakyatan dan pembangunan pedesaan, serta memperdalam pengentasan kemiskinan melalui program bantuan sosial dan lapangan kerja yang terintegrasi.

Program-program ini akan diperkuat oleh sektor pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, serta diplomasi ekonomi, guna memastikan bahwa pembangunan nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga bersifat inklusif, tangguh, dan terkoordinasi dengan baik.

"Ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya tangguh di tingkat makro, melainkan juga secara nyata bertransformasi menjadi ketersediaan lapangan kerja, penurunan angka kemiskinan, serta kesejahteraan masyarakat yang lebih luas dan merata," ujar Purbaya. (ANT/EER)