DPR Ingatkan Pemerintah: Kesepakatan Dagang RI-AS Tak Boleh Tabrak UU Jaminan Produk Halal

AFU.ID - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menyoroti potensi pelonggaran kewajiban sertifikasi dan pelabelan halal bagi produk impor asal Amerika Serikat (AS). Hal ini menyusul adanya kesepakatan tarif resiprokal atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara kedua negara yang kini tengah menjadi perhatian parlemen.

Singgih mengingatkan pemerintah agar kebijakan perdagangan tersebut tidak mengesampingkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Ia menegaskan bahwa sertifikasi halal merupakan instrumen penting bagi kedaulatan ekonomi dan perlindungan konsumen.

"Sertifikasi halal bukan hambatan perdagangan. Ia adalah standar mutu, jaminan kepastian hukum, dan sekaligus kekuatan ekonomi nasional," kata Singgih dalam keterangan pers, Senin 23 Februari 2026.

Politisi ini juga menyatakan kekhawatirannya terhadap potensi lonjakan impor daging ayam dan produk unggas dari AS pasca-ART. Menurutnya, pelonggaran sertifikasi halal tanpa pengawasan ketat dapat memicu ketimpangan regulasi yang berisiko menekan peternak lokal.

"Kita harus memastikan kebijakan perdagangan tidak melemahkan daya tahan industri perunggasan rakyat yang selama ini menjadi penopang ekonomi daerah dan ketahanan pangan nasional," ujar Singgih.

Meskipun ART mengatur prinsip mutual recognition atau pengakuan timbal balik terhadap lembaga sertifikasi halal di AS, Singgih menekankan bahwa standar Indonesia tidak boleh diturunkan. Ia mendesak agar setiap lembaga sertifikasi asing tetap wajib melalui proses akreditasi, verifikasi, dan audit berkala oleh otoritas halal Indonesia sesuai standar fatwa yang berlaku.

Singgih juga menyoroti pentingnya aspek keadilan bagi pelaku usaha dalam negeri agar tidak terjadi diskriminasi standar antara produk lokal dan impor.

"Tidak boleh ada standar ganda. Jika pelaku usaha nasional harus melalui proses ketat dan berbiaya, maka produk pangan hewani impor juga harus tunduk pada standar yang sama. Ini soal keadilan dan kepastian hukum,” tegasnya. (*)