Wakapolri Dedi Prasetyo Dilantik Jadi Kepala BRAN, Tugas Berat Konflik Agraria Menanti

JAKARTA, AFU.ID — Presiden Prabowo Subianto melantik Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo sebagai kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Dedi menjabat badan baru itu tak lama setelah DPR mengesahkan Undang-Undang Reforma Agraria.

Pelantikan Dedi sebagai Kepala BRAN berdasarka Keppres Nomor 105 P/2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Reforma Agraria Nasional. Dedi Prasetyo akan menghadapi sejumlah permasalahan agraria yang menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir.

Saat pelantikan, Prabowo mengucapkan sumpah jabatan yang diikuti Dedi Prasetyo dan para pejabat lain yang turut dilantik. “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Prabowo saat membacakan sumpah jabatan yang diikuti para pejabat yang dilantik.

Tak hanya dilantik, Dedi juga mendapat bintang jasa yang juga diterima Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kapolri baru Komjen Suyudi Ario Seto. Ketiganya mendapat penghargaan bintang jasa atas kiprah terbaiknya di Korps Bhayangkara.

Sebagai informasi, BRAN merupakan badan baru yang dibentuk sebagai amanah UU Reforma Agraria yang disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (8/9/2026). Badan ini bernaung di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Dedi nantinya akan menjalankan tugas berkaitan permasalahan konflik agraria yang tak jarang merenggut nyawa. Ia juga akan banyak berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional yang dijabat Menteri Nusron Wahid.

Tantangan ini tentu menanti Dedi di tengah sengkarut pengurusan sertifikasi tanah yang baru ditangani KPK. Ada 8 orang tersangka baik dari pemerintah dan swasta dalam OTT yang dilakukan KPK di sejumlah daerah di Jabodetabek.

Untuk penganggaran, BRAN dibiayai APBN dan dirancang sebagai badan yang menjalankan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reforma agraria. "Dalam rangka menyelenggarakan Reforma Agraria, dibentuk Badan Reforma Agraria Nasional atau yang kita sebut BRAN, yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang berfungsi melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Reforma Agraria," kata Ketua Panja RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria, Iman Sukri, dalam rapat Baleg DPR, Senin (7/9/2026).

Undang-Undang Agraria itu juga mengatur pembentukan Dewan Pengawas BRAN yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. "Untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penyelenggaraan Reforma Agraria, dibentuk Dewan Pengawas BRAN yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden," terang Iman. (FAP)