DPR Kebut RUU Reforma Agraria, Dirancang untuk Menuntaskan Masalah Konflik Agraria Struktural

JAKARTA, AFU.ID — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tengah mengebut pembahasan Rancangan Undang-Undang Reforma Agraria. RUU ini diharapkan akan segera disahkan pada tanggal 24 September mendatang bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional. Ketua Baleg DPR RI Dr. Bob Hasan, SH., MH., mengatakan, RUU ini disahkan pada tanggal tersebut diniatkan untuk menjadi hadiah bagi petani, yang selama ini kerap mengalami konflik agraria.

"RUU ini nantinya memang diniatkan untuk bagaimana menyelesaikan konflik agraria, di sini nantinya ada lembaga khusus yang menangani dan menyelesaikan masalah tersebut," kata Bob Hasan kepada Afu.id, Jumat (5/9/2026).

Proses pembahasan RUU tersebut, kata Bob, saat ini masih dalam penyusunan draf tahap pertama. Setelah itu, Baleg DPR akan melakukan harmonisasi dan menyusun daftar isian masalah (DIM) dari pihak pemerintah. "Selanjutnya kita tetap lakukan proses partisipasi publik, menerima masukan-masukan sehingga itulah yang akan kemudian menjamin apakah rancangan atau undang-undang ini dapat menyelesaikan konflik agraria selama ini," jelasnya.

Bob memaparkan, ada beberapa isu pokok yang dibahas dalam RUU ini. Pertama adalah isu terkait redistribusi tanah untuk mendistibusikan tanah secara adil kepada masyarakat. Kedua, rehabilitasi, yaitu mengembalikan hak-hak masyarakat atas tanahh yang mengalami konflik agraria. "Yang memang tanahnya itu adalah tanah masyarakat yang berhak, itu akan dikembalikan atau dipulihkan kembali kepada masyarakat sebagai haknya yang sungguh-sungguh," kata Bob.

Terkait pembahasan RUU ini, Konsorsium Pembaruan Agraria, sebagai pihak yang mendorong dibentuknya RUU Reforma Agraria menilai, beleid ini harus menjadi aturan hukum yang mampu menyelesaikan masalah konflik agraria struktural. Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menjelaskan, usulan naskah akademik dan RUU Reforma Agraria juga telah disampaikan dalam proses legislasi tahun 2025, namun belum berhasil menjadi prioritas.

"Masuknya RUU Reforma Agraria dalam prioritas legislasi pada 2026 menjadi momentum penting yang perlu dikawal bersama," ujarnya kepada Afu.id, Sabtu (5/9/2026).

Dewi memaparkan, konflik agraria struktural berbeda dengan sengketa tanah biasa. Konflik tersebut muncul akibat keputusan, kebijakan, atau pemberian konsesi oleh negara yang kemudian bertumpang tindih dengan tanah dan wilayah hidup masyarakat.

Konflik semacam ini dapat berkaitan dengan HGU, HGB, HPL, perkebunan, HTI, klaim kawasan hutan, pertambangan, maupun berbagai bentuk perizinan lainnya. Banyak konflik berlangsung selama puluhan tahun dan melibatkan perkampungan, pemukiman, petani, nelayan, serta masyarakat adat.

"Karena memiliki dimensi lintas sektor, konflik agraria struktural sering kali tidak dapat diselesaikan oleh satu kementerian atau lembaga," jelas Dewi.

Karena itu, RUU Reforma Agraria perlu diarahkan untuk membuka jalan penyelesaian terhadap konflik-konflik yang selama ini tidak memperoleh penyelesaian melalui struktur kelembagaan yang ada. Dewi menegaskan, RUU ini menjadi ujian negara untuk menuntaskan persoalan agraria di Indonesia merupakan persoalan struktural yang berkaitan dengan ketimpangan penguasaan tanah dan sumber-sumber agraria dan konflik.

Dalam konteks tersebut, pembahasan RUU Reforma Agraria menjadi penting karena reforma agraria merupakan mandat konstitusional yang memiliki landasan dalam Pasal 33 UUD 1945, TAP MPT IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam (PA-PSDA) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Meski demikian, KPA memberikan penegasan bahwa RUU Reforma Agraria tidak boleh menggantikan atau merevisi UUPA.

Menurut Dewi, RUU Reforma Agraria harus ditempatkan sebagai instrumen untuk menjalankan mandat UUPA. Dengan demikian, apabila digunakan istilah lex specialis, sifat khusus RUU Reforma Agraria adalah mengatur dan mengoperasionalkan agenda reforma agraria, bukan menghilangkan prinsip-prinsip dasar UUPA.

"Posisi tersebut penting agar pembentukan RUU Reforma Agraria tidak justru menjadi pintu untuk melemahkan mandat dan prinsip agraria yang telah diletakkan dalam UUPA," pungkasnya. (MAR)