Reshuffle Kabinet: Profil Irwan Meilano, Guru Besar ITB yang Masuk Kabinet Prabowo

JAKARTA, AFU.ID — Jajaran struktural Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia resmi mengalami penyegaran setelah Presiden Prabowo Subianto melantik figur pimpinan birokrasi yang baru. Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) sekaligus pakar gempa bumi nasional, Prof. Dr. Irwan Meilano, S.T., M.Sc., resmi diangkat menjadi Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan di Istana Negara, Kamis (1/10/2026) sore.

Tokoh akademisi berumur 52 tahun tersebut menduduki pos komando baru guna menggantikan posisi pejabat sebelumnya, Didit Herdiawan Ashaf. Operasi restrukturisasi ini berjalan secara terpusat sebagai bagian dari agenda penunjukan 18 pejabat teras baru dalam rangkaian perombakan struktural Kabinet Merah Putih. Rekam jejak akademis dan spesifikasi riset lapangan tokoh kelahiran 18 Mei 1974 ini didominasi oleh penguasaan teknologi geospasial serta mitigasi bencana kebumian.

Selepas merampungkan gelar sarjana teknik di ITB pada tahun 1997, ia langsung memperdalam keahlian saintifiknya melalui program magister dan doktor di Nagoya University, Jepang. Kompetensi kepemimpinannya di dunia pendidikan tinggi teruji saat dirinya dipercaya mengemban amanah sebagai Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB).

Sebelum ditarik masuk ke dalam jajaran kabinet pemerintahan, ia juga masih aktif menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB periode 2025 hingga 2030. Integrasi keahlian spasial dan sistem kadaster yang dikuasai Irwan diproyeksikan mampu memperkuat akurasi pemetaan zonasi wilayah tangkap nelayan domestik. Selama berkarier sebagai peneliti senior, ia tercatat sukses menyabet penghargaan Young Inspirational Geospatial serta tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun dari pemerintah.

Masuknya unsur akademisi murni ini diharapkan mampu mempercepat modernisasi infrastruktur kelautan digital serta pengawasan kedaulatan maritim berbasis satelit. Langkah taktis ini menjadi sinyal agresif dari pemerintah untuk menghentikan praktik eksploitasi wilayah perairan nasional melalui pemanfaatan riset sains yang terukur. "Eksekusi penataan ruang laut dan pelacakan potensi ekonomi maritim terpadu akan langsung menjadi prioritas kerja seratus hari pertama," tulis dokumen program kementerian.

Langkah taktis awal yang disiapkan meliputi audit investigatif terhadap efektivitas izin pemanfaatan pasir laut serta penguatan sistem navigasi keselamatan kapal nelayan tradisonal. Seluruh berkas laporan kekayaan resmi dan pakta integritas milik wakil menteri baru ini telah diverifikasi secara administrasi demi memenuhi kepatuhan tata kelola negara. Publik kini terus mengawal jalannya komando baru di kawasan Medan Merdeka Timur ini agar pengelolaan komoditas perikanan dapat berjalan secara transparan dan berkeadilan. (RHU)