Penulis: Raihan Immaduddin
JAKARTA AFU.ID — Badan Gizi Nasional (BGN) masih menangguhkan atau suspend 1.152 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai langkah tegas bahwa tidak ada kompromi untuk penyalahgunaan standar Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam proses evaluasi dan pengetatan standar operasional, BGN mencatat sebanyak 4.581 SPPG telah dihentikan sementara operasionalnya sejak awal 2025 hingga saat ini untuk menjalani proses peningkatan kualitas dan penyesuaian standar pelayanan.
Kepala BGN Dadan Hindayana di Jakarta pada Senin (25/5/2026) menegaskan penghentian sementara operasional SPPG merupakan bagian dari upaya perbaikan menyeluruh demi menjaga mutu Program MBG secara nasional.
"Tidak ada kompromi terhadap standar kualitas Program MBG. Seluruh SPPG wajib memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan agar layanan yang diberikan benar-benar aman, sehat, dan berkualitas bagi masyarakat," ujar Dadan.
BGN menyebutkan dari total 4.581 SPPG yang sempat dihentikan sementara, sebanyak 3.429 SPPG telah menyelesaikan proses perbaikan dan kini kembali beroperasi dengan kualitas layanan yang lebih baik. Sedangkan 1.152 SPPG lainnya masih melakukan berbagai penyesuaian standar operasional.
Dadan mengemukakan Surat Peringatan (SP) telah diberikan kepada sejumlah SPPG karena infrastruktur yang belum memenuhi standar, belum tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta belum adanya pendaftaran Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
"SPPG yang telah melakukan pembenahan dan memenuhi seluruh standar akan diberikan kesempatan untuk kembali beroperasi. Kami ingin memastikan kualitas program terus meningkat dari waktu ke waktu," ucap Dadan.
Dadan juga menegaskan SPPG yang saat ini masih dalam proses perbaikan merupakan mitra yang telah berkontribusi besar pada tahap awal pelaksanaan Program MBG. Oleh karena itu pemerintah tetap memberikan ruang dan kesempatan bagi mereka untuk terus berkontribusi setelah melakukan penyesuaian terhadap standar kualitas terbaru.
"Kami menghargai kontribusi para mitra SPPG sejak awal program berjalan. Oleh karena itu proses pembinaan dan perbaikan dilakukan agar mereka dapat kembali beroperasi dengan kualitas layanan yang lebih baik dan sesuai standar nasional," tutur Kepala BGN Dadan Hindayana. (ANT/RAI)
