Jakarta, AFU.ID — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga saat ini terus mengalami penyempurnaan dan pembenahan kebijakan berskala nasional seiring dengan pelaksanaannya di lapangan.
“Pemerintah tidak menutup mata terhadap kekurangan. Justru, itu menjadi bagian dari proses koreksi dan penyempurnaan," kata Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Kendati demikian, dirinya mengingatkan kekurangan tidak boleh dijadikan alat untuk melemahkan kepercayaan publik terhadap program yang jelas-jelas berpihak kepada rakyat.
Mardiono juga tidak menampik adanya oknum yang mencoba memanfaatkan program MBG untuk kepentingan pribadi, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menghentikan program yang manfaatnya dirasakan luas oleh masyarakat.
Apabila ada oknum yang menyimpang, kata dia, maka oknumnya yang harus ditindak tegas, bukan programnya yang dihentikan.
Pada saat yang sama, dirinya menegaskan pemerintah akan memperbaiki celah regulasi agar ke depan implementasi program MBG semakin akuntabel dan tepat sasaran.
Dia menilai berbagai narasi yang berupaya mendiskreditkan program MBG tidak mencerminkan kondisi faktual di lapangan lantaran berdasarkan pemantauan langsung, program itu justru mendapatkan penerimaan yang luas dari masyarakat.
“Ini adalah program yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Oleh karena itu, sangat tidak tepat jika ada pemberitaan yang menggiring opini seolah-olah program ini gagal,” katanya.
Lebih jauh, ia menekankan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto saat ini, yaitu melakukan pembenahan mendasar terhadap tata kelola ekonomi nasional, termasuk menghentikan berbagai praktik lama yang merugikan negara, khususnya dalam pengelolaan kekayaan alam.
Mardiono menyebut seluruh pihak tidak boleh menutup mata bahwa selama ini terdapat kebocoran dan praktik koruptif dalam pengelolaan sumber daya alam.
Maka dari itu, lanjut dia, Presiden sedang melakukan koreksi besar agar kekayaan alam bangsa ini tidak lagi dinikmati oleh segelintir pihak.
Menurutnya, transformasi yang dilakukan pemerintah bertujuan membangun struktur ekonomi yang adil dan berdaulat.
Dengan demikian, dia mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak terjebak dalam narasi yang melemahkan persatuan serta bersama-sama mendukung agenda transformasi nasional.
“Ini adalah momentum untuk memperbaiki arah bangsa, jangan biarkan kepentingan sempit menghambat perjuangan besar menuju keadilan ekonomi. Pemerintah akan tetap berdiri tegak di sisi rakyat,” kata Mardiono. (ANT/RHA)
