Prabowo Copot Orang Kepercayaannya, Ini Respons Jokowi Soal Pergantian Kapolri Baru

JAKARTA, AFU.ID — Presiden ke-7 RI Joko Widodo menegaskan bahwa keputusan pemberhentian Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri merupakan hak prerogatif mutlak milik Presiden Prabowo Subianto. Langkah suksesi kepemimpinan di Korps Bhayangkara tersebut dinilai wajar karena masa jabatan Listyo Sigit yang dimulai sejak Januari 2021 sudah berjalan selama 5 tahun 8 bulan. Tanggapan resmi dari mantan Wali Kota Solo ini disampaikan langsung dari kediaman pribadinya di kawasan Sumber menyusul pengajuan nama baru ke parlemen. Pihak istana telah menunjuk Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon tunggal untuk memimpin transisi penegakan hukum kepolisian nasional pada masa depan.

Sikap resmi ini disampaikan secara terbuka menyusul keputusan rapat pleno parlemen yang menyetujui penunjukan Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon tunggal Kapolri. "Itu kan kewenangan hak prerogatif dari bapak Presiden Prabowo," ujar Joko Widodo saat memberikan keterangan pers di depan kediaman pribadinya di kawasan Sumber, Solo, Kamis (1/10/2026). Mantan Wali Kota Solo tersebut menambahkan bahwa masa dinas 5 tahun 8 bulan yang diselesaikan oleh mantan ajudannya itu sudah lebih dari cukup untuk ukuran stabilitas nasional.

Terkait penetapan suksesor baru di Mabes Polri, ia memberikan garansi moral dan menyebut rekam jejak calon pengganti memiliki kualifikasi yang sangat mumpuni. Faktor pengenalan personal yang kuat selama penugasan reserse di tingkat kewilayahan menjadi dasar optimisme terhadap masa depan Korps Bhayangkara. "Dan juga memang sudah saatnya, Pak Kapolri Pak Listyo Sigit ini sudah 5 tahun 8 bulan menjabat sebagai Kapolri," kata Joko Widodo.

Surat pengusulan pemberhentian dan pengangkatan jabatan ini sendiri telah dikirimkan oleh pihak Istana Negara kepada legislatif sejak Rabu malam. Langkah administrasi negara tersebut langsung ditindaklanjuti secara cepat oleh tim uji kelayakan guna mendalami visi misi calon tunggal. Seluruh berkas hasil rekam jejak rekam dan catatan aset kekayaan milik calon pembawa komando baru kini telah diverifikasi secara ketat.

Secara paralel, proses administrasi hukum tata negara di Kompleks Parlemen Senayan dilaporkan telah rampung secara aklamasi pada Kamis pagi. Seluruh fraksi di Komisi III DPR RI sepakat memberikan ketukan palu persetujuan setelah Komjen Suyudi menuntaskan pemaparan visi misi seratus hari pertama. Keputusan tersebut diambil melalui rapat pleno yang digelar setelah proses uji kepatutan selesai dijalankan tanpa adanya intervensi politik. Publik kini terus mengawal transisi kekuasaan ini agar janji penguatan respons cepat penegakan hukum siber dapat terealisasi secara transparan di masyarakat. (RHU)