JAKARTA, AFU.ID — Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto resmi menjadi Kapolri setelah Presiden Prabowo Subianto melantiknya di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Pergantian dari Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo itu berlangsung dalam tempo sangat singkat, setelah nama Suyudi dikirimkan ke DPR pada 30 September dan disetujui lembaga legislatif sehari kemudian. Komisi III DPR menyetujui Suyudi secara aklamasi dalam uji kelayakan dan kepatutan pada Kamis pagi.
Persetujuan tersebut kemudian dibawa ke Rapat Paripurna Ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 dan kembali disahkan tanpa perdebatan terbuka yang panjang. Ketua DPR Puan Maharani meminta persetujuan anggota dewan atas pengangkatan Suyudi sebagai Kapolri. Anggota DPR yang hadir menyatakan setuju, sebelum Puan mengetukkan palu pengesahan. Beberapa jam kemudian, Prabowo melantik Suyudi sebagai Kapolri sekaligus menaikkan pangkatnya dari Komisaris Jenderal menjadi Jenderal Polisi.
Suyudi menggantikan Listyo Sigit, sedangkan posisi Wakapolri diserahkan kepada Komjen Pol Wahyu Hadiningrat. Proses kilat tersebut menjadi perbincangan menarik dalam proses pergantian pucuk pimpinan Polri ini. Surat Presiden Nomor R57/Surpres/09/2026 tertanggal 30 September menjadi dasar DPR memproses pemberhentian dan pengangkatan Kapolri. Sehari setelah surat diterima, seluruh tahapan di DPR hingga pelantikan presiden telah selesai. Di balik proses yang singkat itu, muncul perhatian terhadap rekam jejak Suyudi.
Ia bukan perwira yang berasal dari jalur karier administratif atau politik pemerintahan. Sebagian besar kariernya ditempa melalui fungsi reserse, terutama di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Suyudi merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994. Ia kemudian menyelesaikan pendidikan PTIK pada 2003 dan Sespimti pada 2018. Pada fase awal kariernya, Suyudi banyak berada di lingkungan reserse Polda Metro Jaya. Ia pernah menjadi Kanit II Resmob, Kapolsek Metro Pasar Minggu, Kapolsek Metro Tanah Abang, Kapolsek Metro Penjaringan, serta menduduki sejumlah jabatan kasat reskrim di wilayah Jakarta dan Tangerang.
Kariernya kemudian bergerak ke tingkat yang lebih tinggi. Ia pernah menjadi Kanit Jatanras, Kasubdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya, hingga Kapolres Majalengka, Kapolres Bogor, Kapolresta Bogor Kota dan Kapolres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta dan Bogor, Suyudi kemudian masuk ke lingkungan Bareskrim Polri. Ia tercatat pernah menjadi Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus serta Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Pada 2023, ia kembali ke Polda Metro Jaya sebagai Wakapolda.
Setahun kemudian, pada Juni 2024, Suyudi ditunjuk sebagai Kapolda Banten. Jabatan itu dijalaninya sebelum Presiden Prabowo mengangkatnya sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) pada 25 Agustus 2025. Penunjukan sebagai Kepala BNN menjadi titik penting dalam perjalanan kariernya. Setelah dilantik sebagai Kepala BNN, Suyudi mendapat kenaikan pangkat menjadi Komisaris Jenderal pada September 2025. Upacara kenaikan pangkat tersebut dipimpin oleh Listyo Sigit Prabowo.
Langkahi Tiga Angkatan
Dari kronik perjalanan karirnya dari Akpol 1994, Suyudi hanya membutuhkan waktu sekitar 13 bulan sejak menjadi jenderal bintang tiga hingga akhirnya dipercaya menjadi Kapolri. Posisi tersebut sekaligus membuatnya melampaui sejumlah perwira yang secara angkatan lebih senior. Ia berasal dari Akpol 1994, sementara dalam struktur kepemimpinan Polri terdapat sejumlah perwira dari angkatan 1990, 1991, 1992 dan 1993 yang secara senioritas pendidikan berada di atasnya. Karena itu, pengangkatan Suyudi menjadi Kapolri dapat dibaca sebagai keputusan yang tidak semata-mata mengikuti urutan senioritas angkatan.
Riwayat karier Suyudi cukup unik, jika dibandingkan dengan sejumlah figur lain yang juga menonjol, terutama ketika disandingkan dengan Listyo Sigit. Keduanya sama-sama melangkahi angkatan di atasnya, bedanya pada wilayah kerja dan kedekatan profesional dengan presiden. Listyo punya rekam jejak profesional dengan Jokowi sejak di Solo, sedangkan Suyudi, lama berkiprah di wilayah yang dekat dengan Prabowo. Penugasan Suyudi tak pernah di Solo. Jejak tugasnya justru dominan berada di Jakarta, Bogor, Banten dan Bareskrim Polri. Fakta ini cukup menjadi alasan bahwa Suyudi tidak dibesarkan melalui jalur karier yang berpusat di Solo.
Meski demikian, tidak adanya penugasan di Solo tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa Suyudi berada di luar seluruh jejaring politik pemerintahan sebelumnya. Begitu pula, tidak tersedia bukti resmi yang dapat memastikan bahwa keputusan Prabowo memilih Suyudi semata-mata karena pertimbangan tersebut. Yang dapat diverifikasi adalah adanya sejumlah titik temu karier Suyudi dengan pemerintahan Prabowo. Suyudi pernah memimpin wilayah Bogor pada 2015-2016, menjadi Kapolda Banten pada 2024-2025, lalu diangkat Prabowo sebagai Kepala BNN pada Agustus 2025.
Dua jabatan kewilayahan itu berada di wilayah yang secara geografis berdekatan dengan pusat kekuasaan Jakarta dan kawasan tempat Prabowo memiliki basis politik yang kuat. Namun, menyebutnya sebagai bagian dari “lingkaran inti Prabowo” merupakan interpretasi politik, bukan keterangan resmi mengenai alasan pengangkatannya. Hubungan Suyudi dengan pemerintahan Prabowo menjadi lebih konkret ketika ia ditunjuk memimpin BNN. Pengangkatan tersebut dilakukan langsung oleh Prabowo melalui Keputusan Presiden Nomor 118/TPA Tahun 2025.
Ada pula faktor keluarga yang ikut menjadi sorotan. Suyudi diketahui merupakan menantu Komjen Pol (Purn) Nurfaizi Suwandi, mantan perwira tinggi Polri yang pernah menjabat Kapolda Metro Jaya dan memiliki pengalaman dalam bidang reserse. Hubungan keluarga tersebut menjadi bagian dari latar belakang Suyudi yang belakangan banyak dibicarakan setelah pencalonannya sebagai Kapolri. Nurfaizi juga pernah berada dalam struktur Badan Narkotika Nasional pada awal 2000-an. Namun, hubungan tersebut tidak dapat secara otomatis dijadikan bukti bahwa dukungan politik dari kelompok tertentu menjadi alasan DPR menyetujui Suyudi secara aklamasi.
Secara resmi, proses di DPR berlangsung karena Suyudi merupakan calon tunggal yang diajukan Presiden. Komisi III menyatakan persetujuan setelah mendengarkan pemaparan visi, arah transformasi dan program prioritas yang disampaikan Suyudi. Ia mengusung tema “Polri Bersama Masyarakat”. Menariknya, Suyudi sendiri mengatakan bahwa informasi mengenai penunjukannya sebagai Kapolri baru diterimanya pada Kamis pagi. Setelah itu, proses politik di DPR berjalan dan pada sore harinya ia dilantik Presiden.
Rangkaian tersebut membuat perjalanan Suyudi menuju kursi Kapolri menjadi salah satu pergantian paling cepat dalam beberapa tahun terakhir: dari Kepala BNN, calon tunggal Kapolri, persetujuan DPR, hingga pelantikan presiden semuanya berlangsung dalam satu hari. Kini, tantangan Suyudi bukan lagi soal bagaimana ia mencapai posisi tersebut, melainkan bagaimana ia mengelola institusi yang memiliki persoalan jauh lebih luas daripada fungsi reserse yang selama puluhan tahun menjadi basis kariernya.
Suyudi sendiri dalam uji kelayakan menyatakan transformasi Polri tidak berarti memulai institusi dari awal setiap kali terjadi pergantian Kapolri. Ia juga menyatakan akan memberi ruang bagi masyarakat untuk mengoreksi kepemimpinannya. Pengangkatan Suyudi lebih tepat dilihat sebagai kombinasi antara senioritas yang dilompati, rekam jejak reserse yang panjang, pengalaman kewilayahan, serta kepercayaan politik yang diberikan Presiden Prabowo. Adapun apakah pergantian tersebut benar-benar menandai berakhirnya pengaruh jejaring lama, masih harus dibuktikan melalui komposisi kepemimpinan Polri dan kebijakannya. (EER)
