Benarkah RI Sudah Tak Impor Solar Lagi? Ini Klaim Prabowo soal B50

JAKARTA, AFU.ID — Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia mulai bulan ini tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri, menyusul peluncuran bahan bakar minyak (BBM) jenis B50 yang mencampur solar dengan bahan baku kelapa sawit. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Hari Koperasi di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (12/7/2026).

"Baru berapa hari yang lalu kita launching B50, solar 50 persen dari kelapa sawit. Petani kelapa sawit ada di Indonesia, minyak kelapa sawit di Indonesia. Mulai bulan ini kita tidak impor lagi solar dari luar negeri," ujarnya dalam kesempatan tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga mengungkapkan sejumlah ilmuwan dalam negeri tengah mengembangkan berbagai jenis BBM baru berbahan tanaman, seperti bensin dari kelapa sawit serta etanol dari singkong, jagung, dan sorgum. Ia berharap dalam tiga hingga empat tahun ke depan Indonesia sudah mampu memproduksi bensin dari tanaman secara mandiri, yang diyakininya akan turut mendongkrak kesejahteraan petani singkong, jagung, dan komoditas lain di seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan terpisah, klaim penghentian impor solar ini sebelumnya juga disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia saat meresmikan Program Mandatori Biodiesel B50 bersama Prabowo di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Karawang. Bahlil melaporkan konsumsi solar nasional rata-rata mencapai 38-40 juta kiloliter per tahun. “Awalnya, kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun,” ucap Bahlil. Namun, ia menyebut saat ini tertutup seluruhnya lewat implementasi B50.

Ia menyebut pencapaian ini sebagai kali pertama Indonesia benar-benar berhenti mengimpor solar. Bahlil mengakui percepatan penerapan B50 bukan hal mudah, sebab biasanya kenaikan campuran biodiesel hanya dilakukan bertahap 5-10 persen dan butuh waktu hingga tiga tahun untuk uji coba.

Namun proses itu dipercepat menyusul arahan Prabowo agar B50 tetap bisa diluncurkan pada 2026. Selain menghentikan impor solar, penerapan B50 turut diperkirakan menghasilkan surplus solar sekitar 3-4 juta kiloliter, yang oleh Bahlil rencananya akan diolah menjadi bahan bakar avtur guna mengejar penghentian impor avtur, dengan target pembangunan pabrik dimulai akhir 2026.

Keuntungan dan Kekurangan B50

Adapun sebagai informasi, B50 merupakan bahan bakar diesel campuran, terdiri dari 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit atau Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dan 50 persen solar fosil. Program ini merupakan kelanjutan dari mandatori biodiesel sebelumnya, yakni B20, B30, dan B40, dengan landasan hukum Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E Tahun 2026 yang mewajibkan pencampuran biodiesel 50 persen ke dalam solar mulai 1 Juli 2026.

Data Kementerian ESDM menyebutkan implementasi program B50 berpotensi mendatangkan manfaat ekonomi signifikan bagi negara lewat peningkatan nilai tambah CPO. Dari sisi fiskal, kebijakan ini diperkirakan mampu menghemat devisa hingga Rp157,28 triliun pada 2026 — naik dari target awal program B40 yang sebesar Rp140 triliun. Selain itu, B50 ditargetkan menekan impor solar hingga sekitar 4 juta kiloliter per tahun.

Anggota Pemangku Kepentingan Teknologi Dewan Energi Nasional, Unggul Priyanto, menyebut dari sisi kapasitas produksi, syarat tersebut sudah terpenuhi. Ia menambahkan, penerapan B50 juga akan memperkuat ketahanan energi nasional, mengingat impor minyak mentah maupun BBM ke depan diproyeksikan semakin sulit akibat keterbatasan pasokan global dan ketatnya persaingan antarnegara.

Di balik sejumlah keuntungan itu, kebijakan B50 juga menyimpan risiko. Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, Fahmy Radhi mengingatkan potensi naiknya impor minyak mentah untuk mengolah solar sebagai bahan campuran B50, ditambah fluktuasi harga CPO global yang berpotensi membebani APBN. Ia menjelaskan, saat harga CPO melonjak, keekonomian B50 ikut terkerek sehingga pemerintah harus menambah subsidi dari kas negara.

Fahmy juga menyoroti risiko benturan kebutuhan CPO domestik antarsektor. Ia mengingatkan pengalaman krisis minyak goreng beberapa waktu lalu, ketika pelaku usaha lebih memilih mengejar pasar ekspor demi keuntungan. Menurutnya, pemerintah perlu memitigasi tambahan permintaan CPO untuk energi, karena krisis minyak goreng berikutnya berpotensi lebih parah dibanding sebelumnya.

Lebih lanjut, riset Greenpeace Indonesia pada 2025 turut menyoroti dampak pembukaan lahan skala besar, seperti proyek tebu di Merauke dengan total konsesi 560 ribu hektare, yang bila dibuka seluruhnya diperkirakan melepaskan emisi hingga 221 juta ton CO2, setara emisi tahunan dari 48 juta kendaraan.

Juru Kampanye Greenpeace Indonesia, Refki Saputra, menyimpulkan kebijakan ini berpijak pada fondasi yang rapuh, mulai dari sistem ekonomi yang masih bertumpu pada industri ekstraktif, proses perencanaan program strategis nasional yang dinilai kurang demokratis, hingga risiko yang pada akhirnya paling banyak ditanggung oleh lingkungan, masyarakat adat, dan komunitas lokal di tingkat tapak.

Harga BBM B50

Bahlil Lahadalia menjelaskan harga B50 untuk kendaraan penumpang tetap Rp6.800 per liter karena termasuk dalam skema subsidi pemerintah. Sementara itu, untuk sektor industri, harga B50 berada di kisaran Rp15 ribu hingga Rp16 ribu per liter karena menggunakan skema non-subsidi. "Yang PSO itu adalah subsidi, non-PSO itu untuk industri. Industri membayar non-subsidi antara Rp15 ribu sampai Rp16 ribu," ujar Bahlil saat peluncuran Mandatory B50.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyampaikan penyaluran B50 telah dilakukan secara bertahap melalui SPBU Pertamina. Menurut Eniya, sekitar 57 persen SPBU Pertamina sudah menyalurkan B50. Distribusi terbesar berada di wilayah Jawa, disusul Sumatera, serta sebagian wilayah Sulawesi. (NAD)