JAKARTA, AFU.ID — Langkah pemerintah membuka penggalangan dana donasi untuk para korban bencana gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) menuai hujan kritik dari publik. Mereka mengkritik pemerintah yang dinilai tidak berguna dalam melakukan penanganan bencana. Selain itu publik juga mempertanyakan kemana larinya uang pajak yang dibayarkan rakyat selama ini.
“Rakyat bayar pajak, harga kebutuhan makin mahal, anggaran negara ada, tapi ketika rakyat kena bencana ujung-ujungnya diminta patungan lagi buat bantu rakyat, jadi pemerintah bagian apanya?” kata pengguna akun X @sattrrnn dikutip Afu.id Kamis (20/8/2026).
Sejumlah netizen, bahkan nekat mengultimatum agar masyarakat tidak lagi memberikan donasi bencana lewat negara. “Pajak kita udah diembat untuk program yang tidak ada faedahnya, lebih baik lewat platform lain aja,” kata pengguna X @urcruss.
Pengguna lain, @Shabi_ turut menekankan pemerintah telah menghambur-hamburkan uang rakyat untuk Koperasi Merah Putih (KMP), MBG yang dinilai gagal. “Giliran bencana baru open donasi, pakai saja duit pejabat yang banyak itu, biar di akhirat seimbang,” katanya.
Sebelumnya, pada momen panggung kesenian di malam perayaan kemerdekaan Indonesia, Senin 17 Agustus lalu, pemerintah melakukan penggalangan dana untuk korban bencana gempa NTT. Penggalangan dana dilakukan lewat cara menerbitkan QR barcode yang ditampilkan dalam layar panggung acara tersebut. Dari penggalangan dana donasi itu, PT Danantara yang menjadi salah satu lembaga penggalang dana, berhasil meraup Rp2,16 miliar.
Aksi penggalangan dana inilah yang bikin netizen geram. Pasalnya, pemerintah dianggap kerap melakukan pemborosan anggaran negara yang notabene berasal dari pajak rakyat. Sejumlah program yang dinilai hanya menghamburkan uang negara tanpa hasil adalah MBG dan Kopdes. Netizen juga mengritik para pejabat yang juga dinilai boros seperti Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo yang kedapatan kerap melakukan perjalanan dinas dengan menggunakan private jet.
Mereka juga menyoroti soal frekuensi kunjungan kerja Presiden Prabowo yang sudah beberapa kali pergi ke Paris. "Ke Paris pakai APBN, ke Flores pakai open donasi, sinting!" kata akun @Enita Robentrop. Terlebih sebelumnya Gubernur NTT, Melki Laka Lena menerbitkan surat edaran yang mengimbau para pemilik toko kelontong atau kios dan warga korban gempa untuk mengambil dan membeli barang tanpa membayar terlebih dulu.
Dalam kebijakan tersebut, Melki mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT akan bertanggungjawab dan dan membayar seluruh pengambilan barang untuk para korban bencana. Kebijakan tersebut kemudian menuai polemik karena dinilai menyulitkan warga terdampak bencana.
Selain itu, warga meniali pemilik toko kelontong atau kios di area bencana turut mengalami kerusakan, sehingga tidak mungkin diminta bertunggungjawab atas utang atau kasbon dari korban lainnya. Masyarakat juga meragukan transparansi pengawasan, pencatatan dan kepastian pencairan dana reimburse dari pemerintah.
Managing director Stakeholder Managemen Danantara Indonesia, Rohan Hafas memb erikan klarifikasi terkait penggalangan dana tersebut. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin membantu korban bencana NTT. "Momentum Kemerdekaan tahun ini menjadi pengingat tentang kekuatan gotong royong. Partisipasi masyarakat dalam Kesenian Rakyat dalam Kebersamaan Kemerdekaan dapat diterjemahkan menjadi dukungan nyata bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana di NTT," kata Rohan.
Dia mengungkapkan, fokus saat ini adalah memastikan dukungan yang dihimpun dapat tersalurkan secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan paling mendesak di lapangan. "Pada saat yang sama, Danantara Indonesia bersama Keluarga Besar BUMN juga mulai memetakan kebutuhan lanjutan masyarakat terdampak, termasuk kemungkinan dukungan pada fase pemulihan dan perbaikan kembali fasilitas atau hunian yang terdampak,” jelas Rohan
Lebih lanjut, Juru Bicara Gerindra, Bahtra Banong mengatakan, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran tersendiri untuk menangani bencana sebesar Rp44 miliar. Alokasi dana donasi dari pemerintah disebut telah dilakukan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Senada, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Sadewa juga telah turun ke NTT dan menyiapkan dana tambahan. (NAD)
