Nomor Paspor Bakal Berlaku Seumur Hidup Mulai 2027, Ini Dampaknya bagi WNI

JAKARTA, AFU.ID — Pemerintah menyiapkan sistem baru yang membuat nomor paspor Indonesia tetap sama meski pemiliknya mengganti buku paspor. Kebijakan berbasis identitas tunggal (single identity) itu ditargetkan mulai berlaku pada 2027. Melalui sistem tersebut, masyarakat tidak lagi memperoleh nomor paspor baru saat melakukan penggantian dokumen. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga menyiapkan penyatuan jenis paspor nasional dengan bahan polikarbonat.

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menjelaskan sistem nomor paspor tetap menjadi bagian dari pembaruan layanan keimigrasian nasional. Pemerintah menargetkan seluruh persiapan teknis dan regulasi dapat diselesaikan sebelum implementasi penuh pada 2027. Selain pembenahan sistem penomoran, pemerintah juga akan menyeragamkan jenis paspor yang beredar saat ini. Langkah tersebut diharapkan mempermudah pengelolaan data pemegang paspor secara lebih terintegrasi.

"Sistem nomor paspor tetap menjadi bagian dari pembaruan tersebut," ujar Hendarsam. (09/10/26) Pemerintah saat ini juga menyiapkan penggunaan paspor berbahan polikarbonat sebagai standar nasional. Kebijakan tersebut melanjutkan rencana penyatuan paspor yang sebelumnya disampaikan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto pada Desember 2025. Sisa stok paspor yang masih beredar ditargetkan dapat digunakan hingga akhir 2026.

Meski nomor paspor nantinya tetap sama, masa berlaku buku paspor tidak mengalami perubahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2026, paspor biasa berlaku paling lama 10 tahun sejak diterbitkan. Pemegang paspor tetap wajib mengganti dokumen setelah masa berlaku berakhir atau ketika halaman paspor telah habis digunakan. Perubahan hanya berlaku pada nomor identitas paspor yang akan tetap melekat pada pemegangnya.

Saat ini nomor paspor dapat berubah ketika pemilik mengganti buku paspor lama dengan yang baru. Melalui sistem identitas tunggal, perubahan nomor tersebut akan dihapus sehingga satu orang hanya memiliki satu nomor paspor. Pemerintah menilai sistem ini dapat menyederhanakan administrasi keimigrasian dan memudahkan pelacakan data perjalanan warga negara. Hingga Oktober 2026, kebijakan tersebut masih berada dalam tahap persiapan regulasi dan teknis sebelum diterapkan secara nasional. (RHU)