Komisioner KPU dan Bawaslu Dilaporkan ke DKPP, Buntut Persoalan Syarat Pendidikan Gibran

JAKARTA, AFU.ID — Themis Indonesia bersama Yayasan Dewi Keadilan Indonesia melaporkan seluruh komisioner KPU dan Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran etik. Laporan ini diajukan karena adanya perbedaan materi aturan terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Pokok aduan mengarah pada kemunculan pasal baru secara mendadak setelah proses undang-undang selesai dilakukan.

Ketua DKPP Heddy Lugito membenarkan laporan tersebut telah masuk dan terdaftar dengan nomor registrasi 039/01-10/SET-02/X/2026. Otoritas penegak kode etik penyelenggara pemilu segera melakukan verifikasi administrasi serta pemeriksaan materiil guna menilai kelayakan berkas. "Sudah, hari ini. akan kami tindak lanjut sesuai prosedur," kata Heddy Lugito saat memastikan penanganan perkara di Jakarta, Jumat (09/10/2026).

Objek yang diperkarakan pelapor adalah kemunculan Pasal 18 ayat (3) dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang mengatur syarat pencalonan kepala negara. Ketentuan itu dinilai cacat prosedur karena klausulnya tidak pernah dipaparkan kepada publik maupun dibahas dalam rapat dengar pendapat bersama DPR RI. Pelapor menilai KPU melanggar asas transparansi, sedangkan Bawaslu dianggap abai dalam mengawasi penyusunan syarat pendidikan calon wakil presiden tersebut.

"Pasal yang terkait dengan proses pencalonan itu juga tidak ada dalam proses uji publik, dan kemudian juga tidak ada dalam proses RDP, tetapi dalam proses harmonisasi itu juga tiba-tiba ada," kata Advokat Themis Indonesia Ibnu Syamsu Hidayat di Kantor DKPP, Jakarta Pusat, Jumat (09/10/2026). Ibnu menjelaskan perbedaan materi pra-harmonisasi ini menjadi bukti utama adanya pelanggaran etik penyelenggara. Dampak dari lolosnya pasal ini sebelumnya sempat menjadi materi perdebatan dalam sidang perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi.

Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyatakan majelis etik akan memeriksa laporan tersebut dari sisi administrasi maupun substansi perkara berdasarkan pedoman beracara. Jika hasil verifikasi menyatakan berkas memenuhi syarat formil, DKPP akan segera mengagendakan sidang pleno terbuka untuk memeriksa para terlapor. Seluruh komisioner KPU dan Bawaslu RI terancam sanksi peringatan keras hingga pemberhentian tetap jika terbukti melakukan pelanggaran dalam penyusunan aturan pemilu.(RHU)