Gagal di Mahkamah Konstitusi, Denny Indrayana Tempuh Jalur Parlemen untuk Pemakzulan Gibran

JAKARTA, AFU.ID — Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana dan tim hukumnya akan mengajukan audiensi ke DPR, DPD, MPR, serta partai politik setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat diterima. Surat permohonan audiensi kepada sejumlah lembaga tersebut sedang disiapkan. "Kami tetap akan melakukan gerakan-gerakan audiensi. Kami sedang menyusun surat-surat meminta waktu kepada fraksi DPR, MPR, bahkan juga kami sudah punya komunikasi dengan pimpinan DPD," kata Denny Indrayana di Jakarta, Jumat (09/10/26).

Denny mengatakan DPR menjadi salah satu tujuan audiensi karena memiliki kewenangan dalam mekanisme pemakzulan sebagaimana diatur dalam konstitusi. Selain menemui pimpinan lembaga legislatif, pihaknya juga berencana mendatangi partai politik untuk mengetahui sikap mereka terhadap polemik yang muncul setelah putusan MK. Kuasa hukum pemohon Refly Harun mengatakan DPR merupakan pintu awal untuk mengusulkan proses pemakzulan.

Menurut dia, langkah yang ditempuh saat ini difokuskan pada upaya memperoleh dukungan politik melalui mekanisme konstitusional yang berlaku. "Yang harus kita ketuk adalah pintu Dewan Perwakilan Rakyat, karena merekalah yang kemudian memiliki hak atau kewenangan konstitusional untuk mengusulkan inisiasi pemakzulan," ujar Refly. Langkah tersebut dilakukan setelah MK menolak gugatan yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan dokumen certificate of attendance dan dokumen lain yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan tidak menerangkan keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu. Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebut dokumen tersebut hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan.

Karena itu, dokumen tersebut tidak dapat menunjukkan adanya ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dijadikan dasar penyetaraan pendidikan setara sekolah menengah atas. Meski demikian, MK menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Majelis menyatakan penilaian terhadap pemenuhan syarat calon presiden dan calon wakil presiden secara substansial merupakan kewenangan lembaga lain sebagaimana diatur dalam UUD 1945. (RHU)