Muncul Usulan Pembentukan BRAN dalam RUU Reforma Agraria, Apa Fungsinya?

JAKARTA, AFU.ID — Usulan pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) muncul dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengaturan Reforma Agraria. Badan ini dirancang sebagai lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden untuk menangani penyelenggaraan reforma agraria.

Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria Iman Syukri mengatakan BRAN akan dibentuk khusus untuk menyelenggarakan reforma agraria. Rencana tersebut dibahas dalam rapat pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada Senin (7/9/2026). “Dalam rangka menyelenggarakan Reforma Agraria, dibentuk Badan Reforma Agraria Nasional atau yang kita sebut BRAN,” kata Iman.

Dalam rancangan aturan tersebut, BRAN akan menjalankan fungsi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reforma agraria. Dengan demikian, BRAN tidak hanya diarahkan untuk mengurus redistribusi tanah, tetapi juga menangani keseluruhan proses penyelenggaraan reforma agraria.

Draf RUU juga menempatkan BRAN di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain badan tersebut, terdapat pula rencana pembentukan Dewan Pengawas BRAN. Dewan Pengawas dibentuk untuk memastikan penyelenggaraan reforma agraria berjalan dengan akuntabel, transparan, dan efektif. Posisi Dewan Pengawas juga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Meski demikian, pemerintah masih mengkaji rencana pembentukan BRAN. Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan mengatakan pembahasan mengenai badan tersebut masih berlangsung di pemerintah dan DPR. Ossy menilai perlu ada perumusan yang tepat mengenai struktur, tugas, serta hubungan BRAN dengan pemerintah daerah agar lembaga tersebut dapat bekerja secara efektif.

“Nah inilah formula-formulasinya yang harus kita cari,” ujar Ossy di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa (14/9/2026). Menurut Ossy, pembentukan BRAN diharapkan dapat membantu menyelesaikan konflik agraria serta ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Karena itu, pemerintah masih mengkaji bagaimana struktur lembaga tersebut, pembagian tugasnya, hingga kemungkinan pembentukan cabang di daerah.

RUU Pengaturan Reforma Agraria sendiri terdiri dari 16 bab dan 70 pasal. Selain kelembagaan, rancangan aturan tersebut mengatur pembatasan penguasaan tanah, redistribusi dan restitusi tanah, serta pemberian legalitas hak atas tanah. Ketua Baleg DPR Bob Hasan mengatakan pembahasan RUU tersebut ditargetkan rampung dan disahkan menjadi undang-undang pada pekan depan. (FAD)