Pendebatan Sengit RUU Reforma Agraria: Antara Redistribusi Agraria dan Restitusi Hak

JAKARTA, AFU.ID — Perdebatan krusial mengenai hak dasar masyarakat atas tanah, memanas dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria yang digelar oleh Badan Legislatif (Baleg) DPR RI, Jumat (4/9/2026). Dalam pembahasan Ketentuan Umum RUU tersebut, para legislator menyoroti pentingnya kejelasan definisi antara konsep Redistribusi Agraria dan usulan penambahan frasa Restitusi atau Pemulihan Hak.

Perdebatan ini mencuat secara spesifik saat pembahasan Poin 12 Ketentuan Umum dalam RUU Reforma Agraria. Isu inti yang melatarbelakangi diskusi ini adalah kekhawatiran bahwa penggunaan istilah yang kurang tepat dapat mengaburkan sejarah kepemilikan tanah rakyat dan memposisikan masyarakat pada kedudukan hukum yang lemah.

Dalam draf awal Poin 12, Redistribusi Tanah didefinisikan sebagai: "Rangkaian kegiatan penataan ulang, pembagian, dan/atau pemenuhan hak atas tanah dari objek reforma agraria kepada subjek reforma agraria oleh negara/Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN)".

Namun, Anggota Panja Baleg DPR RI, Siti Aisyah, mengajukan keberatan fundamental terhadap perumusan frasa tersebut. Ia menilai, konsep redistribusi menempatkan rakyat sekadar sebagai pihak lemah yang "diberi" atau menerima pembagian tanah baru oleh negara. Padahal, dalam banyak kasus konflik agraria struktural, tanah yang bersangkutan adalah tanah sejarah, tanah adat, maupun tanah milik warga (bahkan yang telah bersertifikat) yang dicaplok atau ditindih (overlapping) oleh kawasan hutan, izin pertambangan, maupun Hak Guna Usaha (HGU) swasta/BUMN.

"Redistribusi itu menempatkan rakyat di posisi lemah yang hanya menerima pembagian. Sementara restitusi atau pemulihan hak adalah pengembalian atas tanah yang memang dasarnya adalah hak rakyat atau masyarakat adat yang diambil atau dicaplok. Kedudukan hukumnya sangat berbeda," tegas Siti Aisyah dalam rapat tersebut.

Dukungan terhadap dikotomi ini juga disampaikan oleh Anggota Baleg lainnya, Beni K. Harman. Ia menegaskan, perlu ada pemisahan tegas antara dua instrumen politik hukum agraria tersebut. Benny mengatakan, redistribusi adalah kebijakan negara (state policy) untuk membagi-bagikan tanah kepada rakyat miskin atau petani penggarap yang sama sekali tidak memiliki lahan.

"Sementara, restitusi atau pemulihan hak adalah mekanisme pengembalian tanah kepada subjek yang memiliki klaim sejarah, penguasaan tradisional (tanah ulayat/adat), atau bukti kepemilikan masa lalu yang pernah diabaikan atau dicabut oleh izin-izin konsesi," jelasnya.

Para anggota Panja menilai pendefinisian secara gamblang antara redistribusi dan restitusi sangat krusial karena beberapa alasan mendasar. Menggunakan istilah redistribusi untuk tanah adat atau tanah warga yang dicaplok, dinilai akan menghapus jejak kejahatan struktural masa lalu. Negara seolah-olah menjadi "pemberi derma" atas tanah yang sebenarnya memang milik rakyat.

Menurut para anggota dewan, jika terjadi konflik di mana HGU perusahaan telah kadaluarsa (HGU mati) atau dibatalkan, namun di atas lahan tersebut berdiri hak milik warga/masyarakat adat, tanah tersebut seharusnya tidak serta-merta ditarik menjadi tanah negara/TORA untuk dibagi ulang. Hak tersebut seharusnya, dipulihkan (restitusi) langsung kepada pemilik aslinya. Mengaburkan kedua istilah ini berisiko memicu ketidakpastian hukum baru saat pelaksanaan reforma agraria di lapangan oleh lembaga eksekutif/BRAN.

Merespons perdebatan intensif tersebut, Pimpinan Panja mengambil dua keputusan penting terkait pasal/poin ini. Pertama, frasa Redistribusi Tanah disepakati untuk diperluas cakupannya menjadi "Redistribusi Agraria". Hal ini dilakukan agar objek penataan tidak mengkerdilkan ruang lingkup reforma agraria hanya pada masalah tanah fisik semata, melainkan mencakup cakupan sumber daya agraria yang lebih luas.

Kedua, Panja menyepakati usulan untuk menambahkan poin/pasal tersendiri mengenai Restitusi/Pemulihan Hak. Penataannya diserahkan kepada Tim Ahli dan Badan Keahlian DPR (BKD) untuk merumuskan nomenklatur serta norma hukumnya secara presisi agar selaras dengan pasal-pasal di batang tubuh RUU Reforma Agraria. (MAR)