JAKARTA, AFU.ID — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abdul Hakim Mahfudz alias Gus Kikin membawa sejumlah pengurus baru PBNU periode 2026–2031 menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/9/2026). Pertemuan itu berlangsung hanya beberapa jam setelah PBNU mengumumkan susunan lengkap kepengurusan baru. Gus Kikin menyebut pertemuan tersebut sebagai silaturahmi sekaligus perkenalan jajaran pengurus kepada Presiden. “Sudah, tadi sudah,” kata Gus Kikin kepada wartawan.
Menurutnya, tidak ada pesan khusus yang disampaikan Prabowo dalam pertemuan tersebut. Ia mengatakan pembicaraan antara PBNU dan Presiden berkaitan dengan kegiatan NU dan program pemerintah. “Pesan Presiden enggak ada yang khusus. Ya kita memang membangun persatuan dan memang itulah yang akan kita lakukan,” ujar Gus Kikin. Namun, pertemuan tersebut seperti membuka pertanyaan yang santer beredar saat Muktamar berlangsung, apakah kepengurusan PBNU sekarang merupakan “paket Istana”?
Istilah “Paket Istana” sebelumnya ramai menjelang Muktamar NU di Tambakberas, Jombang. Istilah tersebut merujuk pada pasangan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU. Laporan investigasi Tempo menyebut sejumlah menteri dan orang-orang di lingkaran Prabowo bermanuver menyiapkan paket pimpinan PBNU yang terdiri atas Rais Aam dan Ketua Umum. Dalam laporan itu, Gus Kikin disebut sebagai salah satu kandidat yang mencuat dalam konfigurasi tersebut.
Laporan itu muncul sehari sebelum proses penetapan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU dalam Muktamar ke-35 NU. Jauh sebelum hasil Muktamar ditetapkan, isu serupa juga muncul di tengah persiapan Muktamar. Sejumlah pemberitaan menyebut Gus Kikin dan Miftachul Akhyar sebagai pasangan yang disebut-sebut mendapat restu Istana. Mojok, misalnya, melaporkan adanya sumber yang menyebut kedua tokoh tersebut sebagai pasangan yang direstui Istana.
Pada akhirnya, konfigurasi tersebut memang terwujud. Miftachul Akhyar kembali menjadi Rais Aam, sedangkan Gus Kikin ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026–2031. Muktamar sendiri menggunakan mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), dengan sembilan ulama yang diberi mandat menentukan Ketua Umum setelah nama-nama calon diusulkan dari peserta Muktamar.
Nama Gus Kikin menjadi kandidat dengan jumlah dukungan usulan tertinggi. Berdasarkan rekapitulasi usulan dari PC, PCI dan PWNU, Gus Kikin memperoleh 472 suara, disusul KH Zulfa Mustofa 262 suara, KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam 261 suara, KH Yahya Cholil Staquf 258 suara, dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid 207 suara.
Nusron kemudian gugur dalam proses verifikasi karena statusnya sebagai menteri yang merupakan jabatan politik. Di sisi lain, keberadaan sejumlah pejabat dan figur yang memiliki kedekatan dengan struktur negara juga terlihat dalam kepengurusan PBNU baru.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul masuk sebagai Wakil Ketua Umum PBNU. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro juga menduduki posisi Wakil Ketua Umum. Nama lain yang memiliki posisi publik juga masuk dalam struktur. Khofifah Indar Parawansa, yang merupakan Gubernur Jawa Timur, tercatat sebagai A’wan. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid juga masuk sebagai A’wan, meskipun sebelumnya gagal menjadi kandidat Ketua Umum karena persoalan status jabatan politik.
Selain itu, Abdullah Azwar Anas masuk jajaran ketua PBNU. Struktur A’wan juga diisi sejumlah kepala daerah, antara lain Herman Deru dan Agustiar Sabran. Di jajaran Mustasyar, PBNU memasukkan dua mantan wakil presiden, yakni Ma’ruf Amin dan Jusuf Kalla. Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD juga tercatat sebagai Mustasyar. Dengan komposisi tersebut, struktur PBNU periode 2026–2031 memang memperlihatkan keterhubungan yang cukup kuat antara elite NU, mantan pejabat negara, pejabat pemerintahan aktif, dan kepala daerah.
Tetapi apakah keberadaan para pejabat tersebut otomatis membuktikan adanya intervensi Istana? Jawabannya belum tentu. Gus Ipul sejak awal membantah adanya intervensi pemerintah dalam Muktamar. Ia menegaskan bahwa proses pemilihan kepemimpinan NU berjalan melalui mekanisme internal organisasi. “Tidak ada paket Istana. Yang ada ini adalah paket dari peserta Muktamar,” kata Gus Ipul.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari juga membantah isu tersebut. Menurut pemerintah, Miftachul Akhyar dan Gus Kikin ditetapkan melalui mekanisme internal NU dan bukan karena titipan Istana. Presiden Prabowo sendiri hadir dalam pembukaan dan penutupan Muktamar ke-35 NU. Pada penutupan Muktamar, Prabowo bahkan menerima kartu anggota NU yang diserahkan oleh Miftachul Akhyar dan Gus Kikin.
Karena itu, pertemuan Gus Kikin bersama pengurus baru PBNU dengan Prabowo sehari setelah struktur kepengurusan diumumkan menjadi fakta baru dalam rangkaian kontroversi tersebut. Di satu sisi, PBNU menyebut pertemuan itu sebagai silaturahmi dan pengenalan pengurus kepada Presiden. Di sisi lain, pertemuan tersebut terjadi setelah konfigurasi kepemimpinan yang sebelumnya disebut-sebut sebagai “Paket Istana” benar-benar terwujud dan setelah sejumlah pejabat pemerintahan masuk ke dalam struktur PBNU.
Pertanyaan mengenai independensi PBNU pun kembali muncul: apakah kedekatan antara PBNU dan pemerintah hanya merupakan bentuk hubungan kelembagaan yang lazim antara organisasi masyarakat besar dengan negara, ataukah terdapat pengaruh politik kekuasaan dalam proses pembentukan kepemimpinan NU? Sejauh ini, bukti publik yang tersedia menunjukkan adanya kedekatan dan komunikasi intensif antara elite NU dengan pemerintah. Tetapi ini tidak secara serta-merta membuat NU kehilangan independensinya. (EER)
