Masa Depan Tambang dan Hubungan PBNU-Pemerintah di Era Kepemimpinan Gus Kikin

JAKARTA, AFU.ID — Menteri Sosial RI sekaligus mantan Sekretaris Jenderal Nahdlatul Ulama (NU), Gus Ipul, menjelaskan masa depan konsesi tambang NU dan hubungan organisasi dengan pemerintah setelah pergantian kepengurusan. Hal itu disampaikannya dalam podcast Akbar Faizal Uncensored di Jakarta, Senin (28/9/2026) malam. Gus Ipul mengatakan konsesi tambang tersebut merupakan pemberian pemerintah kepada NU dengan tujuan mendorong kemandirian organisasi. Hasil dari pengelolaan tambang nantinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan NU, termasuk pesantren. “Tambang itu pemberian. Jadi NU enggak meminta. Memang pemberian pemerintah supaya NU bisa lebih mandiri,” kata Gus Ipul.

Gus Ipul menegaskan konsesi tersebut hingga kini belum masuk tahap produksi dan masih dalam proses. Ia menyayangkan munculnya anggapan seolah-olah telah terjadi perebutan tambang dan uang di internal NU, padahal kegiatan produksi belum berjalan. Menurutnya, berbagai pemberitaan dan pembicaraan mengenai konsesi tersebut seharusnya didahului dengan konfirmasi kepada pihak yang mengetahui langsung proses pengelolaannya. Ia menilai isu yang berkembang justru membuat NU dan sejumlah kiai menjadi sasaran polemik. “Tambang ini belum produksi. Bentar dulu, nanti dulu. Tapi isunya kan sudah seperti rebutan tambang, rebutan uang,” ujarnya.

Dalam pengelolaannya, NU tidak akan menjalankan bisnis tambang secara langsung. Gus Ipul menjelaskan organisasi membentuk badan usaha yang kepemilikannya berada di bawah PBNU melalui koperasi, kemudian badan usaha tersebut membentuk perusahaan untuk mengajukan izin dan menjalankan kegiatan usaha. Pengelolaan juga akan melibatkan pihak lain yang memiliki pengalaman di bidang pertambangan dan investasi. Mekanisme tersebut, menurutnya, diperlukan karena NU tidak memiliki kapasitas untuk mengelola bisnis tambang secara mandiri. “Enggak mungkin NU mengelola tambang. Harus menggandeng pihak lain yang berpengalaman dan sudah terbiasa investasi di sana,” katanya.

Pergantian kepengurusan NU juga akan berdampak pada pengelolaan konsesi tersebut. Gus Ipul menegaskan tambang merupakan aset organisasi atau jamiah, bukan milik pribadi pengurus tertentu, sehingga pengelolaannya harus diserahkan kepada kepengurusan baru sesuai mekanisme organisasi. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan konsesi. Menurutnya, pemanfaatan hasil usaha harus ditujukan untuk kepentingan organisasi dan dapat diketahui oleh publik, jamaah, serta masyarakat. “Ya itu kan milik jamiah, milik organisasi. Nanti harus diserahkan kepada pengurus yang baru. Ini kan bukan milik pribadi,” tegasnya.

Perkembangan izin tambang sebenarnya telah tercantum dalam laporan pertanggungjawaban kepengurusan sebelumnya di Jombang. Namun, persoalan tersebut tidak dibahas secara khusus dalam forum karena laporan pertanggungjawaban telah diterima. Ia juga menyoroti munculnya berbagai isu liar mengenai konsesi tambang dan meminta agar informasi mengenai bisnis tersebut diperiksa berdasarkan data. Menurutnya, aspek kepemilikan, tata kelola, investor, hingga perjanjian kerja sama seharusnya dapat dibuka dan dipahami secara jelas. “Bisnis ini bisa dibuka, bisa dilihat. Pemiliknya siapa, tata kelolanya seperti apa, investornya, terus perjanjiannya apa, itu kan mestinya dibuka, dipahami,” ujarnya.

Terkait hubungan NU dengan pemerintah setelah pergantian pengurus, Gus Ipul membantah adanya intervensi pemerintah dalam proses internal organisasi. Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengenal sejumlah tokoh NU dan menghormati organisasi tersebut. Menurut Gus Ipul, penghormatan pemerintah terhadap NU tidak berarti adanya campur tangan dalam keputusan internal organisasi. Ia menyebut Presiden tidak pernah menanyakan atau mengarahkan persoalan kepengurusan NU kepadanya. “Pak Presiden Prabowo itu kenal tokoh-tokoh NU semua. Dan beliau menghormati, sangat menghormati NU. Enggak pernah Pak Presiden itu nanya ini gimana, ini gimana,” katanya.

Gus Ipul juga mengakui NU memiliki hubungan erat dengan dinamika politik sejak awal berdiri hingga saat ini. Namun, ia menilai organisasi perlu memperkuat konsolidasi internal dan tata kelola agar dinamika politik tidak mengganggu kepentingan organisasi. Saat ini, kata dia, NU tengah melakukan konsolidasi internal melalui penyusunan berbagai aturan, termasuk terkait tata kelola organisasi, pengembangan ekonomi dan digital. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat organisasi sekaligus mengantisipasi berbagai risiko. “Memang sekarang sedang konsolidasikan ke dalam. Kita bikin banyak peraturan untuk tata kelola, pengembangan ekonomi, tata kelola, pengembangan digital, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Gus Ipul berharap pengelolaan konsesi tambang NU dapat berjalan dan diawasi secara terbuka. Ia menekankan bahwa apabila menghasilkan keuntungan, manfaatnya harus kembali kepada organisasi dan kepentingan umat. “Saya masih berharap bisa berhasil dan diawasi oleh semua. Harus transparan, harus disampaikan ke publik, ke jamaah, ke masyarakat,” tegasnya. Ia mengatakan NU akan terus melakukan klarifikasi dan tabayun terhadap berbagai informasi yang berkembang agar persoalan mengenai konsesi tambang maupun isu internal organisasi dapat diketahui secara lebih jelas dan tidak berkembang menjadi polemik. (EER)

Saksikan episode lengkap obrolan bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf hanya di podcast Akbar Faizal Uncensored.