Aktivis Lingkungan Chanee Kalaweit Menduga Presiden Prabowo tak Mendapatkan Data Akurat Karhutla, Angka Ratusan Hektare, Padahal Asap Pekat Karhutla Tutup Udara Indonesia

JAKARTA, AFU.ID — Pernyataan aktivis lingkungan sekaligus pendiri Yayasan Kalaweit, Chanee Kalaweit, memicu perdebatan publik setelah ia secara terbuka mempertanyakan keakuratan data luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Chanee meragukan klaim bahwa lahan yang terbakar hanya seluas ratusan hektare, sementara kabut asap pekat terbukti menyelimuti sebagian besar wilayah Kalimantan.

Polemik ini bermula ketika Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menyampaikan laporan resmi dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 12 Oktober 2026. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa sisa luas lahan yang masih terbakar tercatat seluas 639,23 hektare.

Melalui unggahan di media sosial, Chanee melontarkan kritik tajam karena merasa data tersebut tidak logis jika dibandingkan dengan dampak kerusakan di lapangan. "Maaf bertanya, Pak... Bagaimana mungkin 639 hektare lahan yang sedang terbakar mampu menyelimuti sebagian besar Kalimantan dengan asap?" tulis Chanee mempertanyakan laporan tersebut.

Ia juga menyarankan agar kepala negara tidak sekadar mengandalkan laporan di atas kertas, melainkan memanfaatkan teknologi pemantauan mandiri. Menurutnya, citra satelit publik seperti aplikasi Windy atau Zoom Earth memperlihatkan skala kebakaran yang jauh lebih masif dari angka yang disodorkan.

"Sekadar saran saya, tanpa mengurangi rasa hormat, daripada menerima laporan, mungkin lebih baik Bapak Presiden bisa mengunduh aplikasi citra satelit yang sangat umum digunakan, seperti Windy atau Zoom Earth, untuk melihat kondisi kebakaran saat ini," lanjut Chanee. Ia menilai, dari citra satelit terlihat luas kebakaran yang terjadi jauh melampaui angka 639 hektare.

Menanggapi sorotan publik dan kritik para aktivis, BNPB bersama Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan salah paham terkait angka tersebut. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan bahwa angka 639 hingga 663 hektare bukanlah total keseluruhan luas lahan yang terbakar secara nasional. Angka tersebut merupakan data spesifik area lahan gambut aktif yang tengah berada dalam penanganan petugas di enam provinsi prioritas, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

"Jadi per hari kemarin, hari ini kami laporkan bahwa ada 663 hektare lahan gambut yang saat ini terbakar," ujar Berton dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (14/10/2026). Ia menambahkan bahwa data tersebut digabungkan dari sistem pemantauan SiPongi serta pengukuran lapangan oleh petugas.

Berton mengakui bahwa penghitungan luas lahan gambut terbakar memiliki tantangan tersendiri karena petugas di lapangan harus memprioritaskan operasi pemadaman ketimbang pengukuran fisik. Selain itu, karakteristik kebakaran di lahan gambut yang membakar lapisan bawah permukaan tanah membuat potensi volume asap menjadi sangat besar, meskipun api di permukaan tampak kecil.

"Yang perlu kita sadari lagi sebenarnya adalah 663 hektare ini kalau rata-rata 2 meter saja kedalaman yang sedang terbakar, itu sangat besar angka akumulatifnya. Jadi potensi asapnya bisa dari kedalaman," jelas Berton.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, menegaskan agar media dan publik lebih cermat dalam membaca data resmi pemerintah. Menurutnya, angka ratusan hektare itu murni merujuk pada cakupan penanganan darurat, bukan akumulasi total area yang ludes terbakar secara keseluruhan. (MAR)