Ahmad Khozinudin Minta DPR Gelar Angket Pemakzulan Gibran: Dia Membohongi Publik!

JAKARTA, AFU.ID — Advokat Ahmad Khozinudin meminta DPR RI menindaklanjuti usulan pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Mereka meminta legislatif segera memulai proses pemakzulan Gibran pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebut syarat pendidikan Gibran saat mendaftar Cawapres tak melampirkan Ijazah SMA atau sederajat.

Eks kuasa hukum Roy Suryo itu menilai putra sulung Presiden Joko Widodo itu tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden. Khozinudin mengatakan, aduan tersebut disampaikan agar DPR menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti putusan MK yang berkekuatan hukum tetap. "Kita mengadu ke DPR RI sebagai lembaga wakil rakyat melaksanakan kewajibannya memproses pemakzulan dengan mengaktivasi hak menyatakan pendapat dalam rangka memproses DPR punya pendapat seperti kita, apa pendapat kita? Gibran tak lagi memenuhi syarat, yang melanggar konstitusi," ujar Khozinudin, Senin (12/10/2026).

Ia menambahkan, pihaknya turut melampirkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam surat aduan yang diterima bagian Humas DPR. Menurut Khozinudin, Gibran telah membohongi publik karena putusan MK menyatakan jika saat mendaftarkan diri sebagai Cawapres tak memiliki ijazah SMA. "Secara hukum ini masuk kategori penipuan atau keterangan tidak benar yang itu sudah kami proses melalui Bareskrim lewat pelaporan dari Aliansi Rakyat Menggugat dan ormas pejabat," kata dia.

Khozinudin menyatakan bahwa Gibran tak memenuhi persyaratan pendidikan untuk menjadi wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 Undang-Undang Pemilu. Dalam undang-undang itu, persyaratan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), atau sederajat. "Putusan MK terbukti tiada ada pendidikan lain sederajat dan tidak ada objek yang disetarakan karena menurut ketentuan peraturan Permendikbud itu yang harus disetarakan itu Diploma, Ijazah, dan Sertifikat. Sementara tidak ditemukan ijazah, Diploma atau Sertifikat luar negeri atau satuan pendidikan dari luar negeri atau internasional yang disetarakan dengan produk satuan pendidikan nasional," ucapnya.

Khozinudin juga mempersoalkan kelayakan seseorang menduduki jabatan presiden atau wakil presiden. Dia menilai persoalan tersebut berpotensi berimplikasi pada proses pemakzulan sebagaimana diatur dalam konstitusi lantaran pencalonan Gibran dinilai cacat hukum. "Putusan MK ini mengindikasikan adanya cacat dari syarat Gibran, walaupun ada juga menyatakan ini bagian dari pembuktian adanya unsur perbuatan tercela dari Gibran, yang jelas tidak memenuhi syarat itu cacat yang bisa berkonsekuensi pemakzulan sebagaimana diatur pasal 7A, 7B, pasal 8 dan seterusnya," tuturnya.

Khozinudi yakin bahwa pemakzulan dapat diproses apabila presiden atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam konstitusi. Hal itu termasuk apabila wewenang DPR telah memenuhi mekanisme ketatanegaraan. "Dahulu memang Wapres ini dianggap setara SMA dengan modal suketnya, tapi belakangan ternyata terbukti melalui putusan MK, suketnya ini tidak ada objek yang disejajarkan, maka dengan demikian sejak diketahui rakyat Wapres tidak lagi memenuhi syarat, maka yang tidak memenuhi syarat itu harus diproses pemakzulan," ujarnya.

Dia menyebut, aduan tersebut diajukan bersama Aliansi Rakyat Menggugat dan organisasi Pengacara Jawara Bela Umat (Pejabat). Mereka mendesak DPR menggunakan HMP untuk menindaklanjuti persoalan yang mereka ajukan. Khozinudin mengatakan, apabila DPR menyatakan Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan, proses selanjutnya harus mengikuti mekanisme konstitusional yang melibatkan MK dan MPR. (FAP)