Trio Anies, Ganjar, Mahfud MD Bakal Diajak Masuk Istana, Syaratnya Pemakzulan Gibran?

JAKARTA, AFU.ID — Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menggulirkan wacana rekonsiliasi politik luas dengan mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk menggaet mantan rivalnya dalam Pilpres 2024—Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Mahfud MD—masuk ke dalam Kabinet Merah Putih. Syahganda secara spesifik menilai Anies Baswedan sangat berkapasitas untuk menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Gagasan tersebut disampaikan Syahganda dengan menekankan bahwa kepentingan nasional dan pembangunan bangsa harus berada di atas ego serta gengsi politik pasca-pemilu.

"Saya mendorong dia (Anies) untuk jadi Menteri Pendidikan. Cocok, Anies cocok," kata Syahganda dalam siniar Total Politik. Ia meminta Anies untuk tidak canggung apabila tawaran tersebut terealisasi, seraya menyinggung rekam jejak kerja sama politik keduanya pada Pilkada DKI Jakarta 2017. "Tidak usah malu-malu. Pasti ada ego dan gengsi, tapi salah dong kalau gengsi. Bagaimanapun, yang membesarkan dia (Anies) kan Prabowo juga," ujar Syahganda.

Guna memperkuat argumennya, Syahganda mencontohkan langkah legawa Prabowo yang bersedia bergabung sebagai Menteri Pertahanan di era Presiden Joko Widodo pada 2019 usai dua kali berkontestasi. Selain Anies, ia menegaskan bahwa figur oposisi lain seperti Mahfud MD dan Ganjar Pranowo juga sangat layak dirangkul untuk memperkuat jajaran pemerintahan yang memiliki struktur kabinet terbilang besar. Syahganda menolak prinsip politik dominasi tunggal dalam pengelolaan negara. "Jangan selalu bicara the winner takes all, merasa paling berkeringat lalu yang lain tidak," tegasnya.

Namun, usulan merangkul seluruh mantan rival politik tersebut memicu kritik tajam dari kalangan pengamat dan aktivis demokrasi. Penggagas Parlemen Bayangan Indonesia Pasti, Heru Subagia, mengultimatum pemerintah agar tidak melakukan perombakan atau penambahan jajaran kabinet (reshuffle) dan menilai gagasan Syahganda berpotensi mematikan fungsi check and balances serta mencederai iklim demokrasi.

"Usulan dari Syahganda yang juga sebagai Kepala Bakom ini dianggap sebagai bagian provokasi yang sangat serius dan juga kekuatan kontraproduktif terhadap isu-isu yang berkaitan dengan masalah efisiensi anggaran dan juga masalah penguatan-penguatan partai," ujar Heru.

Heru bahkan mencurigai pertemuan silaturahmi yang dilakukan Anies Baswedan bersama Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Yogyakarta beberapa waktu lalu memiliki kaitannya dengan konsolidasi politik tersebut. "Saya juga curiga bahwa Anies menyambangi Ganjar dan Mahfud di Jogja dan hanya sebatas silaturahmi biasa. Jika dikoneksikan dengan apa ucapan Syahganda, ini semestinya harus dicurigai bahwa Anies juga sedang melakukan lobi-lobi politik, penjajakan politik, dan juga konsolidasi politik," tutur Heru.

Meski ajakan untuk masuk istana, sudah berhembus, namun sejauh ini, ketiga tokoh tersebut sendiri belum memberika tanggapan apapun. Begitu pula soal pemakzulan Gibran yang disebut-sebut sebagai syaratnya. Nah terkait Gibran, Anies sendiri menjadi phak yang misterius. Di satu sisi tak berkomentar apapun, di sisi lain tak menanggapi pula sebagian pendukungnya (seperti Partai Gerakan Rakyat) yang secara terpisah sempat mendesak DPR RI agar menindaklanjuti pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terkait polemik bukti pendidikan Gibran.

Sementara, Mahfud MD sendiri mengatakan, wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sulit diwujudkan secara politik karena koalisi pendukung Presiden Prabowo Subianto menguasai lebih dari 80 persen kursi di DPR RI. "Yang tergantung pada 80 persen ini bisa enggak menyetujui (pemakzulan) nanti," ujar Mahfud, pada program ROSI, Jumat (9/10/2026).

Meski demikian, lanjut dia, proses konstitusional tetap berpotensi melenggang mulus apabila Presiden Prabowo memilih bersikap netral dan menyerahkan sepenuhnya dinamika tersebut kepada anggota parlemen. "Kalau Pak Prabowo bilang, 'Go, silakan saya tidak ikut-ikut. Sesuaikan dengan semangat konstitusionalisme kita,' menurut saya ini jalan," jelasnya.

Di sisi lain, Ganjar Pranowo, selaku Ketua DPP PDIP tampak enggan menanggapi wacana pemakzulan Gibran. Ganjar menilai fokus saat ini harus tetap dialihkan pada penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan yang masih belum padam. "Bagaimana kalau hari ini kita konsentrasi pada asap yang sudah mulai mendapatkan protes dari (negara) tetangga. Karena penting mendapatkan perhatian dari seluruh pemegang otoritas politik," kata Ganjar saat dihubungi, Minggu (11/10/2026). Yang jelas ketiganya tak memberikan komentar apapun soal ajakan masuk Istana. (MAR)