AFU.id

50 Ribu Buruh Demo di Sudirman-Thamrin Hari Ini, Bawa 11 Tuntutan soal Perlindungan Ketenagakerjaan, Dari Kenaikan Upah hinggan Sistem Outsourcing

Bagikan:

Penulis: Raihan Immaduddin

Ringkasan Berita

Sekitar 50 ribu buruh dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta Pusat pada 24 September 2026, dengan membawa 11 tuntutan terkait Rancangan Undang-undang Perlindungan Ketenagakerjaan, termasuk isu kenaikan upah, kepastian kerja, dan perlindungan bagi pekerja perempuan serta pekerja platform. Aksi ini dimulai dari kawasan Semanggi menuju Menara UOB di Jalan MH Thamrin, di mana perwakilan buruh akan menyampaikan petisi kepada pemerintah. Polda Metro Jaya telah menyiapkan pengaturan lalu lintas untuk mengantisipasi dampak terhadap mobilitas di sekitar lokasi aksi.

50 Ribu Buruh Demo di Sudirman-Thamrin Hari Ini, Bawa 11 Tuntutan soal Perlindungan Ketenagakerjaan, Dari Kenaikan Upah hinggan Sistem Outsourcing
Personel polisi menghalau demonstran di Jalan Letjend S Parman, depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/8/2025). (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S)

JAKARTA, AFU.ID — Sekitar 50 ribu buruh menggelar aksi di kawasan Jalan Jenderal Sudirman hingga MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (24/9/2026). Massa yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) membawa 11 tuntutan terkait pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan. Aksi rencananya dimulai dari kawasan Semanggi dan bergerak menuju depan Menara UOB di Jalan MH Thamrin, sementara perwakilan buruh juga akan menyampaikan petisi kepada pemerintah.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan, aksi tersebut difokuskan untuk menyampaikan aspirasi buruh dan tidak akan memasuki kawasan Bundaran HI. Sejumlah isu yang menjadi perhatian pada aksi kali ini mencakup kepastian kerja, outsourcing, pengupahan, pekerja platform, pesangon, perlindungan buruh perempuan, hingga program peningkatan keterampilan pekerja. “Jadi jam 09.00 WIB pagi itu, ada pimpinan buruh yang memimpin aksi massa langsung, dan ada juga yang mengirimkan petisi, surat pada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto,” ujar Andi.

Baca Juga

Aksi tersebut diperkirakan akan memicu kemacetan lalu lintas di sejumlah ruas Jakarta Pusat. Polda Metro Jaya menyiapkan pengaturan lalu lintas secara situasional di kawasan Sudirman-Thamrin, Monas, dan sekitar Gedung DPR/MPR RI, dengan masyarakat yang tidak berkepentingan di lokasi aksi diminta mempertimbangkan jalur alternatif. “Alih arus akan diterapkan apabila diperlukan berdasarkan kondisi di lapangan,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Firman Darmansyah.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto meminta masyarakat merencanakan perjalanan dan memantau perkembangan lalu lintas sebelum berangkat. Polisi juga mengimbau pengendara mengikuti arahan petugas apabila terjadi perubahan arus di lapangan. “Pantau informasi terbaru melalui media sosial TMC Polda Metro Jaya, gunakan jalur alternatif dan ikuti arahan petugas di lapangan,” kata Budi. (RAI)

Baca Juga

11 Tuntutan Buruh dalam Aksi 24 September 2026

  1. Mewujudkan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang pro terhadap buruh.

  2. Menjamin kepastian kerja, menghentikan eksploitasi sistem outsourcing yang tadi masih berlangsung demikian, dan juga karyawan kontrak, dan mencegah penyalahgunaan pemagangan.

  3. Menjamin hak upah buruh secara layak dan bermartabat. Kami meminta untuk menghilangkan, menghapus sistem koefisien nilai tertentu yang tidak jelas.

  4. Menjamin dan melindungi pekerja platform, termasuk kawan-kawan yang pekerja media, dan juga pekerja ojol gitu, juga pekerja yang terdampak transisi iklim.

  5. Menuntut menjamin hak pesangon daripada buruh. Karena Omnibus Law telah menghilangkan, bukan mengurangi pesangon, tapi menghilangkan pesangon, dan mencegah PHK secara sepihak.

  6. Memperkuat serikat pekerja. Karena sekarang ini kebebasan berserikat itu sangat luar biasa dihilangkan.

  7. Menjadikan keselamatan dan kesehatan kerja serta kesejahteraan pekerja sebagai tujuan utama pembangunan.

  8. Meminta sanksi dan penegakan hukum bagi perusahaan pelanggar hak-hak buruh.

  9. Menjamin dan lindungi buruh perempuan. Dan kami juga meminta tidak ada lagi cuti haid itu harus menyampaikan surat dokter atau bilang sakit.

  10. Memberikan kesempatan kepada kawan-kawan yang penyandang disabilitas bisa bekerja di perusahaan, dan juga pekerja rentan lainnya.

  11. Jalankan program upskilling dan reskilling buruh Indonesia karena memang saat ini transisi kepada pekerja yang mulai era dari konvensional ke teknologi atau otomatisasi itu sangat kuat.

Berita Terkait

Pilihan Redaksi

Lihat Indeks Berita