AFU.id

20 Ribu Buruh Demo di DPR Hari Ini, Bawa 11 Tuntutan soal Perlindungan Ketenagakerjaan, Dari Kenaikan Upah hingga Maraknya Loker Fiktif

Bagikan:

Penulis: Raihan Immaduddin

Ringkasan Berita

Sebanyak 20.000 buruh yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI pada 29 September 2026, untuk mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang akan disahkan awal Oktober. Dalam demonstrasi tersebut, mereka menyampaikan 11 tuntutan, termasuk perlindungan terhadap pekerja, penolakan praktik outsourcing yang merugikan, serta penghapusan lowongan kerja fiktif. Buruh juga mengusulkan pembentukan komite pengawas yang melibatkan berbagai pihak untuk memastikan pelaksanaan aturan ketenagakerjaan, serta mengharapkan audiensi dengan pimpinan DPR mengenai perkembangan RUU tersebut.

20 Ribu Buruh Demo di DPR Hari Ini, Bawa 11 Tuntutan soal Perlindungan Ketenagakerjaan, Dari Kenaikan Upah hingga Maraknya Loker Fiktif
Ilustrasi - Sebanyak 20.000 buruh menggelar aksi demo di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (29/9/2026). (Antara)

JAKARTA, AFU.ID — Sebanyak 20 ribu buruh menggelar aksi demo di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (29/9/2026). Massa yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) datang dari Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah untuk mengawal pembahasan dan rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan pada awal Oktober 2026. Dalam aksi lanjutan ini, buruh membawa 11 tuntutan yang mencakup kepastian kerja, pengupahan, perlindungan pekerja, hingga peningkatan keterampilan.

Salah satu tuntutan yang dibawa hari ini adalah praktik outsourcing dan maraknya lowongan kerja fiktif yang merugikan calon pekerja. Ketua Umum Gerakan Buruh Seluruh Indonesia (GSBI) Rudi HB Daman mengatakan, calon pekerja tidak semestinya diminta membayar deposit sebelum memperoleh kepastian pekerjaan karena mekanisme tersebut dapat membuka celah penipuan. “Kan sebenarnya tidak boleh dong memungut namanya deposit dulu. Belum tentu pasti pekerjaannya,” kata Rudi.

Buruh juga mengusulkan pembentukan komite pengawas yang melibatkan pemerintah, akademisi, serikat pekerja atau buruh, pengusaha, serta kepolisian untuk memastikan aturan ketenagakerjaan dijalankan. Selain mengawal substansi RUU, massa berharap dapat melakukan audiensi dengan pimpinan DPR untuk mengetahui perkembangan pembahasan aturan tersebut. “Intinya adalah yang pertama, kita ingin menanyakan tentang bagaimana perkembangan daripada atau progresnya daripada pembahasan undang-undang ini, karena ini menyangkut kami semua,” ujar Rudi.

Aksi di depan kompleks parlemen berpotensi memengaruhi lalu lintas di sejumlah ruas jalan sekitar Gedung DPR/MPR RI. Polda Metro Jaya mengimbau pengguna jalan mengantisipasi kepadatan, menyiapkan rute alternatif, serta mengikuti pengaturan arus yang diterapkan secara situasional oleh petugas. Pengendara yang tidak memiliki kepentingan di sekitar lokasi aksi disarankan menghindari kawasan konsentrasi massa dan memantau informasi lalu lintas sebelum berangkat. (RAI)

11 Tuntutan Buruh dalam Aksi 24 September 2026

  1. Mewujudkan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang pro terhadap buruh.

  2. Menjamin kepastian kerja, menghentikan eksploitasi sistem outsourcing yang tadi masih berlangsung demikian, dan juga karyawan kontrak, dan mencegah penyalahgunaan pemagangan.

  3. Menjamin hak upah buruh secara layak dan bermartabat. Kami meminta untuk menghilangkan, menghapus sistem koefisien nilai tertentu yang tidak jelas.

  4. Menjamin dan melindungi pekerja platform, termasuk kawan-kawan yang pekerja media, dan juga pekerja ojol gitu, juga pekerja yang terdampak transisi iklim.

  5. Menuntut menjamin hak pesangon daripada buruh. Karena Omnibus Law telah menghilangkan, bukan mengurangi pesangon, tapi menghilangkan pesangon, dan mencegah PHK secara sepihak.

  6. Memperkuat serikat pekerja. Karena sekarang ini kebebasan berserikat itu sangat luar biasa dihilangkan.

  7. Menjadikan keselamatan dan kesehatan kerja serta kesejahteraan pekerja sebagai tujuan utama pembangunan.

  8. Meminta sanksi dan penegakan hukum bagi perusahaan pelanggar hak-hak buruh.

  9. Menjamin dan lindungi buruh perempuan. Dan kami juga meminta tidak ada lagi cuti haid itu harus menyampaikan surat dokter atau bilang sakit.

  10. Memberikan kesempatan kepada kawan-kawan yang penyandang disabilitas bisa bekerja di perusahaan, dan juga pekerja rentan lainnya.

  11. Jalankan program upskilling dan reskilling buruh Indonesia karena memang saat ini transisi kepada pekerja yang mulai era dari konvensional ke teknologi atau otomatisasi itu sangat kuat.

Berita Terkait

Pilihan Redaksi

Lihat Indeks Berita