Demo 27 Agustus di DPR Hari Ini: Empat Kelompok Gelar Aksi, Ini Jadwal dan Isi Tuntutannya

JAKARTA, AFU.ID — Empat kelompok masyarakat dan mahasiswa akan menggelar aksi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026). Mereka datang dengan agenda berbeda, mulai dari mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, hukum mati koruptor, adili Jokowi, hingga menyuarakan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keempat kelompok tersebut terdiri dari: Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB), Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), dan Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4).

1. AMPB: RUU Perampasan Aset dan Kasus Pati

AMPB dari Pati, Jawa Tengah, akan mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Mereka juga meminta DPR memberikan pernyataan sikap tertulis mengenai komitmen pengesahan aturan tersebut. Selain itu, AMPB mendesak penuntasan kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat Pemerintah Kabupaten Pati, termasuk Bupati Pati Sudewo.

Dalam perkara tersebut, Sudewo disebut menerima suap dan gratifikasi senilai Rp2,6 miliar dengan potensi kerugian negara mencapai Rp42 miliar. AMPB juga menyoroti persoalan rekening donasi yang dikelola oleh Mas Botok sempat mengalami pemblokiran jelang aksi. Meski menghadapi sejumlah kendala, AMPB memastikan massa tetap datang ke Jakarta dan menggelar aksi secara damai.

2. AMDB: Tiga Tuntutan Utama

AMDB akan bergabung dengan massa di Senayan setelah sebelumnya menggelar aksi di Kantor DPRD Kota Depok. Kelompok ini membawa tiga tuntutan utama, yakni mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset, meminta hukuman mati bagi koruptor, dan mendesak pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok. Sekitar 2.000 anggota AMDB dijadwalkan mengikuti aksi di Depok sebelum bergerak menuju Jakarta.

3. GERAM: Bawa 10 Tuntutan

GERAM yang terdiri dari 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil akan mengerahkan sekitar 1.000 massa. Mereka membawa 10 tuntutan yang mencakup isu politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga pemberantasan korupsi. GERAM juga meminta pimpinan DPR RI turun menemui massa untuk membuka ruang dialog.

Sepuluh tuntutan GERAM meliputi pertanggungjawaban politik dan hukum terhadap Prabowo-Gibran, evaluasi Koperasi Desa Merah Putih dan MBG, penolakan kebijakan pajak yang dinilai menindas rakyat, pendidikan dan kesehatan gratis, penurunan harga kebutuhan pokok, serta kenaikan upah buruh. Mereka juga menuntut penetapan bencana di Sumatera dan Nusa Tenggara Timur sebagai bencana nasional, perlindungan pekerja rumah tangga, demiliterisasi, penghentian kriminalisasi aktivis, dan penyitaan aset hasil korupsi untuk kepentingan publik.

4. RMP4: Dukung MBG, Minta Evaluasi

RMP4 dari Bangkalan, Jawa Timur, datang dengan agenda yang berbeda. Kelompok ini akan menyuarakan dukungan terhadap sejumlah program Presiden Prabowo Subianto, terutama MBG, dengan menyiapkan 500 tiket keberangkatan bagi masyarakat dari berbagai latar belakang. Mereka menilai program tersebut tetap dibutuhkan, tetapi pelaksanaannya perlu diperbaiki.

RMP4 meminta pemerintah mengevaluasi tata kelola MBG dan membenahi sejumlah dapur yang dinilai masih memiliki kekurangan. Mereka tidak menuntut program tersebut dihentikan, melainkan ingin pelaksanaannya diperbaiki agar manfaatnya lebih optimal bagi masyarakat. Jadi, empat kelompok, empat suara. DPR tinggal menghadapi bagian tersulit dari demokrasi: mendengarkan semuanya tanpa pura-pura tidak dengar. (RAI)