JAKARTA, AFU.ID - Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchi pada Jumat (29/5) menuturkan bahwa tercapainya perjanjian perdamaian final bergantung pada dihentikannya "pendekatan maksimalis serta posisi yang berubah-ubah dan kontradiktif" dari Amerika Serikat (AS).
Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran, Araghchi mengatakan dalam percakapan via telepon dengan Menlu Oman Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Albusaidi bahwa Iran tetap teguh dalam membela "hak-haknya yang tidak dapat dicabut serta kepentingannya yang sah."
Araghchi mengecam retorika ancaman yang dilontarkan AS terhadap Oman. Dia mengatakan bahwa langkah-langkah "bertanggung jawab" yang diambil Iran dan Oman dalam pengelolaan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz didasarkan pada hukum internasional dan sejalan dengan kepentingan masyarakat internasional.
Percakapan via telepon tersebut dilakukan dua hari setelah Presiden AS Donald Trump, dalam sebuah rapat kabinet yang dihadiri media, mengatakan bahwa tidak ada satu negara pun yang akan memiliki kendali atas Selat Hormuz.
"Selat Hormuz merupakan perairan internasional, dan Oman harus bertindak sama seperti negara-negara lainnya atau kami akan menghancurkan mereka. (Jika) mereka memahami hal itu, mereka akan baik-baik saja," kata Trump.
Secara terpisah, Menteri Keuangan AS Scott Bessent, dalam sebuah unggahan di media sosial pada Kamis (28/5), memperingatkan bahwa AS akan memberlakukan sanksi "secara agresif" terhadap Oman jika negara tersebut membantu Iran membangun sistem pungutan bagi kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz.
Iran memperketat kendalinya atas Selat Hormuz sejak 28 Februari, ketika negara itu melarang pelayaran aman bagi kapal-kapal yang dimiliki atau berafiliasi dengan Israel dan AS menyusul serangan gabungan Israel-AS terhadap wilayah Iran. (ANT/NAD)
